VIDEO: Penjelasan Menteri Bahlil Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Upaya Balas Budi

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Mencuatnya kabar reshuffle menteri KIM ini usai ramai pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia blak-blakan, respons Prabowo soal izin tambang untuk ormas keagamaan

Muhammadiyah berkomitmen libatkan para ahli saat mengelola tambang.

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah

Tak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, ormas keagamaan disebut punya peran penting dan berada di posisi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Jokowi menilai, kretivitas para anak muda pembuat lagu Bahlil tersebut layak diberi apresiasi.

Kementerian ESDM sebenarnya total menyiapkan 118 blok migas baru, namun 20 di antaranya telah selesai diproses.

Penerapan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral bakal dilakukan secepatnya pada 2026.

Pengecualian ekspor migas dari badan ekspor ini bakal berlaku selamanya.

Purbaya menyebut beberapa keluhan juga telah disampaikan melalui China Chambers of Commerce in Indonesia (CCCI) atau Kadin China.

Ketiganya memberikan tanggapan terkait itu pasca melakukan rapat bersama sejumlah perusahaan China di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5).

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.