LIVE

Bahlil Minta Petunjuk Prabowo soal Izin Pesantren Kelola Tambang

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

bahlil lahadalia
Bahlil Minta Petunjuk Prabowo soal Izin Pesantren Kelola Tambang
Bahlil Minta Petunjuk Prabowo soal Izin Pesantren Kelola Tambang (merdeka.com)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang. Langkah ini sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

"Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana, tetapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil saat ditemui usai kegiatannya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat dikutip dari Antara, Sabtu (15/3).

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Bahlil mengatakan ulama memiliki peran penting saat masa prakemerdekaan melalui fatwa jihadnya. Namun, setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam hanya dikelola segelintir orang.

Atas dasar itu, agar tidak hanya dimiliki konglomerat, Bahlil atas izin Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan wacana izin pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (18/2), telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

"Ini supaya ada keadilan, NU (Nahdlatul Ulama) kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tanda tangan IUP-nya (izin usaha pertambangan). Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir," ucap Menteri ESDM.

Poin Revisi

Sejumlah poin revisi Undang-Undang Minerba, yaitu adanya perubahan skema untuk pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ataupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

Skema tersebut diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD).

DPR dan pemerintah juga sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi Undang-Undang Minerba. WIUP diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), BUMD, hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

Kemudian, pemberian konsesi kepada ormas keagamaan turut diatur dalam revisi Undang-Undang Minerba. Pemberian izin itu juga sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rano Karno: Satpol PP DKI Tak Punya Markas Komando, Aneh!

{{caption}}
Isi Pertemuan Satu Jam Prabowo dan Kapolri di Hambalang

{{caption}}
Prabowo Minta Hilirisasi Diperluas ke Pertanian dan Perikanan

{{caption}}
Menag: Banyak Orang Ajarkan Agama tapi Tanam Kebencian ke Pemeluk Agama Lain

{{caption}}
Mobil Seruduk Depot Air Minum di Grogol, Pejalan Kaki Luka Parah

{{caption}}
Viral 7 Bocah di Kudus Curi Tutup Got Buat Jajan, Dijual ke Pengepul Rp 25 Ribu

Topik Terkait
{{caption}}
Ikut Arahan Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3).

Berita Update
{{caption}}
VIDEO: Penjelasan Bahlil Perguruan Tinggi Tak Dapat Izin Kelola Tambang, Ini Alasannya

Larangan serupa juga terdapat pada Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Berita Update
{{caption}}
Sepak Terjang Bahlil di Tengah Isu Reshuffle

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Isu Kencang Reshuffle Usai Ramai Izin Tambang Ormas Beragama

Mencuatnya kabar reshuffle menteri KIM ini usai ramai pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Isu Reshuffle Kabinet
{{caption}}
Muhammadiyah Umumkan Terima Izin Tambang dari Pemerintah

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.

Muhammadiyah
{{caption}}
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

tambang muhammadiyah
{{caption}}
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Muhammadiyah
{{caption}}
VIDEO: Penjelasan Menteri Bahlil Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Upaya Balas Budi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Bahlil Respons Sejumlah Ormas Keagamaan Tolak Jatah Kelola Tambang: Kita Enggak Boleh Maksa

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Bahlil Lahadalia Menteri Investasi
{{caption}}
Pro Kontra Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil 'Mau Apa sih Sebenarnya, Jangan Lebay'

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Izin Kelola Tambang
{{caption}}
Menteri Bahlil: Prabowo Setuju Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

tambang
{{caption}}
Bahlil Berduka atas Wafatnya Nus Kei, Sampaikan Pesan ke Kader Golkar

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bahlil Sentil Warga Mampu yang Pakai BBM Subsidi, "Apa Enggak Malu?"

Bahlil mengingatkan masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bahlil Jelaskan Mekanisme Harga BBM dan LPG Nonsubsidi

Setelah penyesuaian harga Pertamax Turbo dan LPG 12 kg, pemerintah menjamin ketersediaan stok energi nasional tetap aman.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Kenaikan BBM Nonsubsidi Ikuti Mekanisme Pasar, Menteri ESDM Jelaskan Aturan Harga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo mengikuti mekanisme pasar global, sesuai regulasi yang berlaku dan tidak diatur pemerintah.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Junjung Ekonomi Bebas Aktif, Bahlil Siap Tarik Minyak dari Rusia-AS

Bahlil menceritakan, dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev. Hasilnya, Rusia sepakat untuk mendukung pembelian minyak.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bahlil Perkirakan Rusia Bakal Kirim Minyak ke Indonesia Bulan Ini

Bahlil juga telah menemui Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev. Rusia kemudian sepakat untuk mendukung pembelian minyak mentah oleh Indonesia.

bahlil lahadalia
{{caption}}
MUI: Hilirisasi Bukan Sekadar Strategi, tapi Memastikan Kekayaan Kembali ke Rakyat

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

berita update
{{caption}}
MIND ID Kantongi Laba Bersih Rp29 Triliun Sepanjang 2025

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan proses audit keuangan konsolidasian.

berita update
{{caption}}
Terungkap, Ini Dua Tantangan Utama Dihadapi Industri Tambang Nasional

Peningkatan produksi mineral dan batu bara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global yang sedang berlangsung.

esdm
{{caption}}
Kejagung Blokir Rekening Samin Tan Beserta Keluarganya

Anang mengungkapkan ini menjadi bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara dalam proses penyidikan dugaan korupsi tambang

kasus korupsi
{{caption}}
Pendapatan Petrosea (PTRO) Melonjak Rp14,82 Triliun di Tahun 2025

PT Petrosea Tbk (PTRO), emiten afiliasi Prajogo Pangestu, mencatat kinerja impresif dengan lonjakan pendapatan Rp14,82 triliun di 2025. Simak detail pertumbuhan dan laba bersih perseroan yang signifikan ini.

2025
{{caption}}
Penyesuaian RKAB Tambang 2026: Strategi Pemerintah Jaga Harga dan Amankan Energi Nasional

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan penyesuaian RKAB Tambang 2026 untuk menjaga stabilitas harga komoditas dan mengamankan cadangan energi nasional dari eksploitasi berlebihan.

bahlil lahadalia