Menteri Bahlil: Prabowo Setuju Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3).

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 22 Juli 2024.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Izin yang diberikan kepada PBNU, merupakan bekas wilayah pertambangan perjanjian yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.

Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo memastikan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.

Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

Bahlil Lahadilia menegaskan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

IUPK yang dikuasai oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan tidak boleh dipindahtangankan.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Selain menangkap dua orang yang ditetapkan tersangka, polisi juga menyebut ada lima orang berstatus sebagai saksi.

Kementerian Kehutanan berhasil menyerahkan berkas perkara aktor utama penambangan ilegal di kawasan konservasi dekat IKN ke Kejaksaan, menegaskan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan hutan.

Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan PT Singlurus Pratama bertanggung jawab penuh atas perbaikan jalan longsor di Samboja Barat yang merusak 100 meter jalan desa, termasuk pipa PDAM yang kini berfungsi normal.

Baru-baru ini, rekaman video yang memperlihatkan seekor orangutan muncul di sebuah tambang batubara viral di media sosial.

Pemerintah menilai ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi umat.

Pemberian izin bagi untuk mengelola tambang merupakan upaya pemerintah memberdayakan ormas keagamaan.