Ormas Tolak Kelola Lahan Tambang, Pemerintah Ambil Langkah Ini

Kementerian ESDM membuka pintu bagi ormas keagamaan, koperasi, dan UKM untuk ikut kelola nikel dan mineral lain, dengan batasan lahan yang diatur dalam PP terbaru. Simak selengkapnya!

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

NU menjadi ormas keagamaan pertama yang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.

Meski menjadi langkah baik, Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden Jokowi tidak mudah diimplementasikan.

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Selain menangkap dua orang yang ditetapkan tersangka, polisi juga menyebut ada lima orang berstatus sebagai saksi.

Kementerian Kehutanan berhasil menyerahkan berkas perkara aktor utama penambangan ilegal di kawasan konservasi dekat IKN ke Kejaksaan, menegaskan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan hutan.

Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan PT Singlurus Pratama bertanggung jawab penuh atas perbaikan jalan longsor di Samboja Barat yang merusak 100 meter jalan desa, termasuk pipa PDAM yang kini berfungsi normal.

Baru-baru ini, rekaman video yang memperlihatkan seekor orangutan muncul di sebuah tambang batubara viral di media sosial.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Pemerintah menilai ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi umat.