Terungkap, Ini 6 Ormas yang Tercatat Penerima Konsesi Tambang

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 22 Juli 2024.

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

PBNU berjanji akan memanfaatkan peraturan itu secara bertanggung jawab

seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas menyediakan ruang, tetapi juga memastikan adanya kesempatan yang mendorong perempuan berkembang secara optimal.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan proses audit keuangan konsolidasian.

Peningkatan produksi mineral dan batu bara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global yang sedang berlangsung.

Selain menangkap dua orang yang ditetapkan tersangka, polisi juga menyebut ada lima orang berstatus sebagai saksi.

Kementerian Kehutanan berhasil menyerahkan berkas perkara aktor utama penambangan ilegal di kawasan konservasi dekat IKN ke Kejaksaan, menegaskan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan hutan.

Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan PT Singlurus Pratama bertanggung jawab penuh atas perbaikan jalan longsor di Samboja Barat yang merusak 100 meter jalan desa, termasuk pipa PDAM yang kini berfungsi normal.

Baru-baru ini, rekaman video yang memperlihatkan seekor orangutan muncul di sebuah tambang batubara viral di media sosial.

Pemberian izin bagi untuk mengelola tambang merupakan upaya pemerintah memberdayakan ormas keagamaan.

Pemberian hak izin kepada ormas keagamaan yang telah memiliki badan usaha.