Terungkap, Ini 6 Ormas yang Tercatat Penerima Konsesi Tambang

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 22 Juli 2024.

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

PBNU berjanji akan memanfaatkan peraturan itu secara bertanggung jawab

seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Selain sektor pertambangan, ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Jepang serius jajaki potensi tambang logam tanah jarang di Greenland. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dan mengamankan pasokan mineral penting.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Bahlil menekankan bahwa skema kontrak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Selain menangkap dua orang yang ditetapkan tersangka, polisi juga menyebut ada lima orang berstatus sebagai saksi.

Kementerian Kehutanan berhasil menyerahkan berkas perkara aktor utama penambangan ilegal di kawasan konservasi dekat IKN ke Kejaksaan, menegaskan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan hutan.

Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan PT Singlurus Pratama bertanggung jawab penuh atas perbaikan jalan longsor di Samboja Barat yang merusak 100 meter jalan desa, termasuk pipa PDAM yang kini berfungsi normal.

Baru-baru ini, rekaman video yang memperlihatkan seekor orangutan muncul di sebuah tambang batubara viral di media sosial.

Pemberian izin bagi untuk mengelola tambang merupakan upaya pemerintah memberdayakan ormas keagamaan.

Pemberian hak izin kepada ormas keagamaan yang telah memiliki badan usaha.