Jokowi Teken Aturan Baru soal Ormas Agama Kelola Tambang

Kementerian ESDM membuka pintu bagi ormas keagamaan, koperasi, dan UKM untuk ikut kelola nikel dan mineral lain, dengan batasan lahan yang diatur dalam PP terbaru. Simak selengkapnya!

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Kebijakan tersebut dinilai seharusnya tidak perlu menjadi polemik

WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya

IUPK yang dikuasai oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan tidak boleh dipindahtangankan.

Gomar mengingatkan agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya dalam membina umat, serta tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.

Bahlil mengatakan, proses pembuatan izin konsesi tersebut kini sudah memasuki tahap penyelesaian.

Menurut Anwar selama ini sumber pendapatan ormas keagamaan tidak menentu. Umumnya hanya bersumber dari donatur dan iuran anggota.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menyampaikan laporan mengenai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan bersejarah ke Miangas, melanjutkan komitmen pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menjadikannya presiden kedua yang tiba di pulau terluar tersebut.

Pada kesempatan yang sama Kaesang mengaku sempat menghubungi Jokowi setelah ia sampai Papua.

Gugatan dilayangkan Sigit Pratomo alumi Fakultas Hukum UGM tahun 2000 di Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) dan memasuki sidang perdana hari ini.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Rahardjo didampingi Hakim Anggota Dian Ardianto dan Ledis Meriana Bakara.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas menyediakan ruang, tetapi juga memastikan adanya kesempatan yang mendorong perempuan berkembang secara optimal.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan proses audit keuangan konsolidasian.

Peningkatan produksi mineral dan batu bara diyakini dapat memperkuat ekonomi Indonesia di tengah krisis global yang sedang berlangsung.