PBNU Nilai Aturan Ormas Keagamaan Kelola Tambang Tak Perlu Jadi Polemik

Kementerian ESDM membuka pintu bagi ormas keagamaan, koperasi, dan UKM untuk ikut kelola nikel dan mineral lain, dengan batasan lahan yang diatur dalam PP terbaru. Simak selengkapnya!

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Wapres Ma’ruf Amin meminta ormas agama untuk mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 22 Juli 2024.

PBNU berjanji akan memanfaatkan peraturan itu secara bertanggung jawab

seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah

WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Gus Yahya meyakinkan PBNU punya sumber daya untuk kelola pertambangan.

Polres Bangka kembali menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jade Bahrin, mengamankan puluhan mesin dan menegaskan sanksi hukum bagi pelanggar.

, PT QSS ini melakukan penambangan bauksit tidak di lokasi yang ditentukan.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau aktif memperkuat pemahaman kepala desa se-Bintan terkait regulasi izin tambang, menyikapi maraknya pertambangan ilegal dan potensi daerah.

Pengembalian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penyidikan yang masih berjalan.

Sedikitnya 19 pegawai diduga menerima aliran dana pungli yang dibagikan secara berkala setiap bulan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Munas-Konbes NU 2026 di Bangkalan, Madura, yang akan membahas agenda penting menuju Muktamar NU.

Sejumlah figur yang disebut masuk dalam bursa calon ketua umum terlihat semakin aktif melakukan silaturahmi dan konsolidasi ke pengurus wilayah.

Di tengah menguatnya pembicaraan mengenai kandidat Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU.

DBagi sebagian pengurus cabang, perjalanan menuju Kupang sebagai pusat pemerintahan provinsi dapat memakan waktu lebih dari satu hari.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan para pengurus NU di daerah tersebut dapat menjadi teladan dalam memperkuat khidmah organisasi.

Gagasan tersebut disampaikan Gus Salam saat menghadiri forum silaturahmi bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).