Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI Ingatkan Tugas Membina Umat

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Pemberian izin bagi untuk mengelola tambang merupakan upaya pemerintah memberdayakan ormas keagamaan.

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

Presiden Prabowo Subianto memastikan keputusan terkait izin Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara akan bebas dari intervensi, dengan evaluasi cepat yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan aktivitas Penertiban Tambang Ilegal Bogor di Cibungbulang, menindaklanjuti laporan masyarakat demi menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari praktik berbahaya.

Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (DLH Kaltim) menjelaskan bahwa tidak semua lubang bekas tambang atau void wajib ditutup total, membuka peluang pemanfaatan lain dalam konteks Reklamasi Tambang Kaltim.

Freeport McMoRan berencana mengajukan perpanjangan izin tambang di Indonesia pada 2026, memicu diskusi pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan saham negara di PTFI.

Satgas PKH berhasil menguasai kembali 1.699 hektare lahan pertambangan PT AKT di Kalimantan Tengah setelah pencabutan izin dan temuan pelanggaran serius, dengan potensi denda mencapai triliunan rupiah.

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.