LIVE

Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI Ingatkan Tugas Membina Umat

Meski menjadi langkah baik, Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden Jokowi tidak mudah diimplementasikan.

izin tambang
Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI Ingatkan Tugas Membina Umat
Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI Ingatkan Tugas Membina Umat (merdeka.com)

Meski menjadi langkah baik, Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden Jokowi tidak mudah diimplementasikan.

Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom merespons peristiwa pemboman tiga gereja di Surabaya, di Gedung Graha Oikoumene, Jakarta, Minggu (13/5). PGI meminta kepolisian meningkatkan keamanan di gereja-gereja di Indonesia. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom merespons peristiwa pemboman tiga gereja di Surabaya, di Gedung Graha Oikoumene, Jakarta, Minggu (13/5). PGI meminta kepolisian meningkatkan keamanan di gereja-gereja di Indonesia. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho) © 2023 liputan6

Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI Ingatkan Tugas Membina Umat

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom angkat suara terkait izin usaha pertambangan untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan oleh Presiden Jokowi.


Menurut dia, hal itu menjadi bukti dari komitmen Presiden untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut serta mengelola kekayaan negara.

“Ini menunjukkan penghargaan Prediden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri ini,” kata Pdt Gomar melalui keterangan tertulis diterima, Kamis (6/6).


Meski menjadi langkah baik, Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden tidak mudah diimplementasikan, mengingat ormas keagamaan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ini. Apalagi dunia tambang ini sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas.

“Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” yakin dia.

Pdt Gomar mewanti, saat ormas keagamaan mengelola tambang maka hal perlu dijaga adalah agar mereka  tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yakni membina umat. Sehingga ormas keagamaan tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.


“Jadi yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya,” ujarnya.

Pdt Gomar percaya, keterlibatan ormas keagamaan dalam tambang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi terobosan dan contoh di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. 


Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan bisa mengelola tambang. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang diteken Jokowi 30 Mei 2024.

Beleid tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

{{caption}}
Prabowo Puji Lagu Yalal Wathon: Ini Lebih dari Kopassus

{{caption}}
Prabowo: Yang Tak Naikkan Harga BBM Itu Presiden

Topik Terkait
{{caption}}
Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

tambang emas kalimantan
{{caption}}
Peringatan Wapres ke Ormas yang Kelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Wapres Ma'ruf Amiin
{{caption}}
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Muhammadiyah
{{caption}}
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

tambang muhammadiyah
{{caption}}
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Terbaru, Ini Daftar Ormas Agama Terima dan Tolak Izin Kelola Tambang dari Pemerintah

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Ormas Islam
{{caption}}
Kata Habib Luthfi soal Ormas Agama Dapat Jatah Kelola Tambang dari Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Ormas Keagamaan
{{caption}}
Daftar Ormas Agama yang Menolak dan Menerima Izin Kelola Tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

tambang
{{caption}}
Pro Kontra Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil 'Mau Apa sih Sebenarnya, Jangan Lebay'

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Izin Kelola Tambang
{{caption}}
Ormas Tolak Kelola Lahan Tambang, Pemerintah Ambil Langkah Ini

Pemberian izin bagi untuk mengelola tambang merupakan upaya pemerintah memberdayakan ormas keagamaan.

tambang
{{caption}}
Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

ormas
{{caption}}
Tiga Syarat Ormas Keagamaan untuk Dapat Izin Kelola Tambang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Ormas Keagamaan
{{caption}}
Polres Bangka Tindak Tegas Penertiban Tambang Timah Ilegal di DAS Jade Bahrin

Polres Bangka kembali menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jade Bahrin, mengamankan puluhan mesin dan menegaskan sanksi hukum bagi pelanggar.

bangka belitung
{{caption}}
Kasus Penyelewengan Tata Kelola Izin Tambang di Kalbar, Kejagung Tetapkan Satu Tersangka dari Korporasi

, PT QSS ini melakukan penambangan bauksit tidak di lokasi yang ditentukan.

izin tambang
{{caption}}
Kejati Kepri Perkuat Pemahaman Izin Tambang di Bintan untuk Kepala Desa

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau aktif memperkuat pemahaman kepala desa se-Bintan terkait regulasi izin tambang, menyikapi maraknya pertambangan ilegal dan potensi daerah.

bintan
{{caption}}
Pegawai ESDM Jatim Ramai-Ramai Kembalikan Uang Pungli, Sementara Terkumpul Rp707 Juta

Pengembalian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penyidikan yang masih berjalan.

berita update
{{caption}}
Skandal Pungli Perizinan Tambang Dinas ESDM Jatim, Terungkap “Gaji Tambahan” Rutin Pegawai

Sedikitnya 19 pegawai diduga menerima aliran dana pungli yang dibagikan secara berkala setiap bulan.

berita update
{{caption}}
KLH Serahkan Data Peninjauan Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

banjir sumatera
{{caption}}
Kapolda Sulbar Ajak Ormas Perkuat Stabilitas Sosial dan Kemajuan Daerah

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

adi deriyan jayamarta
{{caption}}
Ada Ormas Paksa Minta THR, Polri: Hubungi 110

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

berita update
{{caption}}
Polda Sultra Siagakan 1.200 Personel, Jamin Pengamanan Ramadan di Sulawesi Tenggara

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

irjen didik agung widjanarko
{{caption}}
Muhammadiyah Tegaskan Penolakan Penempatan Polri di Bawah Kementerian, Sebut Tak Sejalan Reformasi

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

demokrasi
{{caption}}
Ormas Bentrok dengan Debt Collector di Jakbar, ini Penyebabnya

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

bentrokan
{{caption}}
Dua Anggota Ormas di Pati Jadi Tersangka Hasut Warga Blokir Jalan Saat Tuntut Bupati Sudewo Dimakzulkan

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.

berita kontributor