LIVE

Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

ormas
Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang
Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang (merdeka.com)

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang
Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang © 2024 merdeka.com

Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang

Pemberian izin kelola tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menuai kritik publik.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan kebijakan ini sebagai bentuk terima kasih pemerintah.

Menurutnya, Ormas keagamaan berkontribusi penting saat kemerdekaan Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) beranggapan izin kelola tambang patut diberikan.

"Kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan indonesia itu hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat. Dan, khususnya kepada organisasi keagamaan baik dari NU, Muhammadiyah, kemudian induk dari gereja protestan, induk gereja katolik, buddha, hindu, dalam pandangan kami dan berdasarkan arahan bapak Presiden, kontribusi tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi ini tidak bisa kita bantah," kata Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/6).

Bahlil menuturkan dalam berbagai perjalanan dinas Presiden Jokowi ke daerah-daerah.

Presiden selalu mendapatkan aspirasi dari ormas-ormas di daerah tersebut, tentang bagaimana organisasi keagamaan ini juga diperankan tidak hanya sebagai ormas keagamaan.

Atas dasar aspirasi pun, maka pemerintah mencoba untuk melakukan jalannya yang sesuai dengan aturan.

"Apa itu aturannya? Bahwa di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020, revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, disitu dinyatakan di Pasal 6 ayat (1) huruf J, bahwa pemerintah berhak untuk memberikan prioritas kepada WIUPKnya," jelas Bahlil.

Di mana pada undang-undang ini mengakomodir tentang pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mempunyai badan usaha, dengan tujuannya agar mereka juga mempunyai hak.


"Emang saat negara sebelum negara dan bencana emang mohon maaf ya, emang investor? Pengusaha-pengusaha yang mengurus rakyat kita? Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan ini duluan yang shalatkan atau ibadahkan di Indonesia," tegas Bahlil.

Bahlil melanjutkan, dalam proses aturan tersebut sudah melalui mekanisme pengkajian akademis dan diskusi mendalam antar Kementerian/Lembaga (K/L) pada saat rapat terbatas (ratas).


"Dan ini sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan juga telah mendapat approve dari Jaksa Agung. Jadi ini bukan main-main. Artiya apa yang mau saya sampaikan? Bapak presiden ingin untuk ini retribusi. jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu," tutup dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persebaya di BRI Super League: Bajul Ijo Akhiri keterpurukan, Bungkam Laskar Kie Raha

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Kekecewaan Dedi Mulyadi

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

Topik Terkait
{{caption}}
Bahlil Minta Petunjuk Prabowo soal Izin Pesantren Kelola Tambang

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Sepak Terjang Bahlil di Tengah Isu Reshuffle

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
{{caption}}
VIDEO: Perintah Prabowo Ormas Agama Kelola Tambang, Bahlil Geleng-Geleng "Kita Terlambat"

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia blak-blakan, respons Prabowo soal izin tambang untuk ormas keagamaan

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Muhammadiyah
{{caption}}
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

tambang muhammadiyah
{{caption}}
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Kata Habib Luthfi soal Ormas Agama Dapat Jatah Kelola Tambang dari Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Ormas Keagamaan
{{caption}}
VIDEO: Penjelasan Menteri Bahlil Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Upaya Balas Budi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Bahlil Lahadalia
{{caption}}
Akhirnya Terungkap, Begini Cerita di Balik Keluarnya Izin Ormas Keagamaan untuk Kelola Tambang

Tak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, ormas keagamaan disebut punya peran penting dan berada di posisi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan.

tambang
{{caption}}
Daftar Ormas Agama yang Menolak dan Menerima Izin Kelola Tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

tambang
{{caption}}
Bahlil Respons Sejumlah Ormas Keagamaan Tolak Jatah Kelola Tambang: Kita Enggak Boleh Maksa

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Bahlil Lahadalia Menteri Investasi
{{caption}}
Pro Kontra Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil 'Mau Apa sih Sebenarnya, Jangan Lebay'

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Izin Kelola Tambang
{{caption}}
Kapolda Sulbar Ajak Ormas Perkuat Stabilitas Sosial dan Kemajuan Daerah

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

adi deriyan jayamarta
{{caption}}
Ada Ormas Paksa Minta THR, Polri: Hubungi 110

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

berita update
{{caption}}
Polda Sultra Siagakan 1.200 Personel, Jamin Pengamanan Ramadan di Sulawesi Tenggara

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

irjen didik agung widjanarko
{{caption}}
Muhammadiyah Tegaskan Penolakan Penempatan Polri di Bawah Kementerian, Sebut Tak Sejalan Reformasi

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

demokrasi
{{caption}}
Ormas Bentrok dengan Debt Collector di Jakbar, ini Penyebabnya

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

bentrokan
{{caption}}
Dua Anggota Ormas di Pati Jadi Tersangka Hasut Warga Blokir Jalan Saat Tuntut Bupati Sudewo Dimakzulkan

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.

berita kontributor
{{caption}}
Pegawai ESDM Ramai-Ramai Kembalikan Uang Pungli, Sementara Terkumpul Rp707 Juta

Pengembalian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penyidikan yang masih berjalan.

berita update
{{caption}}
Skandal Pungli Perizinan Tambang Dinas ESDM Jatim, Terungkap “Gaji Tambahan” Rutin Pegawai

Sedikitnya 19 pegawai diduga menerima aliran dana pungli yang dibagikan secara berkala setiap bulan.

berita update
{{caption}}
KLH Serahkan Data Peninjauan Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

banjir sumatera
{{caption}}
Keputusan Presiden Prabowo Bebas Intervensi Soal Izin Tambang Emas Martabe

Presiden Prabowo Subianto memastikan keputusan terkait izin Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara akan bebas dari intervensi, dengan evaluasi cepat yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM.

agincourt resources
{{caption}}
Satpol PP Bogor Tegas Lakukan Penertiban Tambang Ilegal, Jaga Lingkungan dan Keselamatan Warga

Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan aktivitas Penertiban Tambang Ilegal Bogor di Cibungbulang, menindaklanjuti laporan masyarakat demi menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari praktik berbahaya.

aduan masyarakat
{{caption}}
DLH Kaltim Tegaskan Tak Semua Void Tambang Wajib Ditutup: Ini Penjelasan Reklamasi Tambang Kaltim

Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (DLH Kaltim) menjelaskan bahwa tidak semua lubang bekas tambang atau void wajib ditutup total, membuka peluang pemanfaatan lain dalam konteks Reklamasi Tambang Kaltim.

dlh kaltim