Ormas Kelola Tambang Dikritik Publik, Bahlil: Lebay Banget

Wapres Ma’ruf Amin meminta ormas agama untuk mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Kebijakan tersebut dinilai seharusnya tidak perlu menjadi polemik

seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Tak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, ormas keagamaan disebut punya peran penting dan berada di posisi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Bahlil berpendapat bahwa aturan tersebut tidak diperlukan, mengingat setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang berbeda-beda.

Partai Golkar kembali menegaskan komitmennya terhadap nilai pluralisme dan keberagaman melalui perayaan Paskah Nasional 2026, dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora.

Bahlil mengingatkan masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Setelah penyesuaian harga Pertamax Turbo dan LPG 12 kg, pemerintah menjamin ketersediaan stok energi nasional tetap aman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo mengikuti mekanisme pasar global, sesuai regulasi yang berlaku dan tidak diatur pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026, dengan fokus pada pembentukan panitia dan verifikasi administrasi peserta.

Rombongan yang menyertainya adalah para Masyayikh dari PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri Jawa Timur.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata Iran-AS dan berharap terwujud Gencatan Senjata Permanen demi kemanusiaan global. Simak selengkapnya.

Pesantren Lirboyo di Kediri menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35, namun masih menanti keputusan resmi dari PBNU yang tengah melakukan konsolidasi internal organisasi.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35 pada tahun 2026, didukung berbagai pihak dan optimis dengan peluangnya.