VIDEO: Teriakan Bahlil Janji PBNU Kelola Tambang "Kalau Ada yang Tak Setuju Kalian Mau Apain?"

Bahlil seolah meminta Muhammadiyah bersabar. Lantaran dirinya tidak ingin asal memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan bersangkutan.

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3).

lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi.

Mencuatnya kabar reshuffle menteri KIM ini usai ramai pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan WIUPK akan diberikan kepada PBNU pekan depan

Izin yang diberikan kepada PBNU, merupakan bekas wilayah pertambangan perjanjian yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Pemberian hak izin kepada ormas keagamaan yang telah memiliki badan usaha.

Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo memastikan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.

Jokowi menilai, kretivitas para anak muda pembuat lagu Bahlil tersebut layak diberi apresiasi.

Kementerian ESDM sebenarnya total menyiapkan 118 blok migas baru, namun 20 di antaranya telah selesai diproses.

Penerapan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral bakal dilakukan secepatnya pada 2026.

Pengecualian ekspor migas dari badan ekspor ini bakal berlaku selamanya.

Purbaya menyebut beberapa keluhan juga telah disampaikan melalui China Chambers of Commerce in Indonesia (CCCI) atau Kadin China.

Ketiganya memberikan tanggapan terkait itu pasca melakukan rapat bersama sejumlah perusahaan China di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5).

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas menyediakan ruang, tetapi juga memastikan adanya kesempatan yang mendorong perempuan berkembang secara optimal.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.