Ikut Arahan Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

Pemerintah ingin memastikan tambang tidak hanya dikuasai korporasi besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Bahlil seolah meminta Muhammadiyah bersabar. Lantaran dirinya tidak ingin asal memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan bersangkutan.

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut akan melakukan 4 langkah usai menerima izin mengelola tambang

Muhammadiyah berkomitmen libatkan para ahli saat mengelola tambang.

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Izin yang diberikan kepada PBNU, merupakan bekas wilayah pertambangan perjanjian yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo memastikan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.

Bahlil Lahadilia menegaskan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Bahlil mengatakan, proses pembuatan izin konsesi tersebut kini sudah memasuki tahap penyelesaian.

Seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran.

Jembatan tersebut direncanakan akan dibangun di sekitar Kali Cideng, tepatnya di lokasi yang berhadapan dengan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pramono menyatakan bahwa ia sudah menerima informasi mengenai usulan dari Pemkot Depok dan bersedia untuk membahasnya lebih lanjut.

Regulasi tunggal diperlukan untuk mengakhiri fragmentasi aturan, memperjelas kewenangan antarlembaga, sekaligus menutup celah penyimpangan.

Pilot bernama Nicholas F. Goselin menjadi korban penembakan oleh KKB di Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Aksi unjuk rasa terpusat dijadwalkan berlangsung di sejumlah pusat perdagangan utama, termasuk Berlin.

Bahlil menekankan bahwa kepemimpinannya di Golkar tidak akan digunakan untuk mengurus kepentingan pribadi maupun usaha.

Ketua Umum PP KPPG Hetifah Sjaifudian dalam sambutan pembukaan menegaskan militansi dan loyalitas kader perempuan Golkar tidak perlu diragukan.

Hakorida menjadi momentum refleksi bahwa korupsi tetap menjadi ancaman besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Berkat kesukesannya ini Soeharto mendapat gelar "Bapak Pembangunan Indonesia" dari MPR melalui Tap MPR Nomor V/MPR/1983.

Menurut Nurul Arifin, gaya komunikasi Bahlil Lahadalia merupakakan bentuk model komunikasi politik modern yang dekat dengan rakyat.

Partai Golkar mendukung kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil, dan berharap agar pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab.