Status Eks Menag Yaqut Disebut Belum Pernah Terjadi Sepanjang KPK Berdiri

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permohonan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI untuk mengusut kebijakan KPK terkait pengalihan penahanan Yaqut Cholil, yang disambut baik oleh lembaga antirasuah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intervensi dalam proses pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, terkait kasus korupsi kuota haji. Simak kronologi dan alasan di balik keputusan penting ini.

Keputusan KPK itu menuai kontroversi menyusul pemindahan penahanan Gus Yaqut dari rumah tahanan lembaga antirasuah ke rumah dilakukan diam-diam.

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo menyoroti polemik tahanan rumah Yaqut. Ia menilai kebijakan itu berdampak pada kepercayaan publik.

Yaqut tiba di KPK menggunakan rompi oranye dengan kopiah hitam. Namun Yaqut nampak tidak diborgol.

KPK kembali menahan Yaqut Cholil Qoumas di rutan setelah sebelumnya dialihkan jadi tahanan rumah. Status sempat berubah sejak 19 Maret 2026.

Pengalihan status Yaqut menjadi tahanan rumah adalah keputusan besar, yang konsekuensinya adalah marwah dan kredibilitas KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, KPK telah mengembalikan Yaqut ke rumah tahanan KPK pada Senin (23/3).

ICW kritik keras keputusan KPK pindahkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah. Transparansi alasan dan potensi penghilangan barang bukti jadi sorotan utama.

Bagi Yudi, persoalan ini bukan hanya sekadar menjadikan Yaqut sebagai tersangka, melainkan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia kedepannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin status Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah tidak akan mengganggu proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tahanan lain memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan status tahanan rumah, menyusul kebijakan yang diterapkan pada Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

KPK menyebut ada progres signifikan dalam kasus korupsi kuota haji. Pengumuman lanjutan dijadwalkan, dengan indikasi kemungkinan tersangka baru.

KPK membantah tudingan intervensi dalam pengalihan tahanan Yaqut Cholil Qoumas, menyebut keputusan diambil sesuai hukum dan prosedur.

Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan KPK selama 3 jam terkait kasus kuota haji. Penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

MAKI menyindir KPK dengan mengirim banner terkait pengalihan tahanan Yaqut. Langkah ini disebut sebagai bentuk kritik atas kebijakan tersebut.

KPK menjelaskan alasan Yaqut kembali ditahan di rutan, terkait jadwal pemeriksaan dan perkembangan kasus korupsi kuota haji 2023–2024.