KPK Beri Sinyal Perkembangan Kasus Korupsi Kuota Haji, Ada Tersangka Baru?

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Sebagai informasi, sampai dengan hari ini, pihak swasta yang sudah diperiksa rerata dari pihak biro travel haji dan umrah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu dukungan dari Pansus Haji DPR RI dan seruan reformasi tata kelola haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan ibadah haji. Penetapan Yaqut Cholil Qoumas te

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, memicu pertanyaan besar.

KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka korupsi kuota haji.

Pnetapan tersangka dilakukan KPK pada Kamis 8 Januari 2026, setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Kasus kuota haji ini disinyalir merugikan negara triliunan rupiah dan publik menanti siapa yang

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan informasi bahwa Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus korupsi kuota haji, tidak berada di Rutan KPK saat Lebaran, memicu pertanyaan tentang keberadaan Yaqut Cholil Qoumas.

Presidium Penyelamat Organisasi & Muktamar Luar Biasa NU mendesak KPK segera menahan petinggi PBNU yang menjadi tersangka dalam kasus Korupsi Haji PBNU 2023-2024, demi keadilan dan marwah organisasi.