Presidium PO & MLB NU Minta KPK Segera Tahan Tersangka Korupsi Haji PBNU

Puluhan kiai muda NU Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memecat pengurus yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi keagamaan.

Forum sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan adalah menggelar Muktamar Ke-35 NU sesegera mungkin.

Forum Musyawarah Kubro di Kediri mendesak Islah PBNU antara Rais Aam dan Ketua Umum dalam waktu 3x24 jam, dengan ancaman Muktamar Dipercepat atau Muktamar Luar Biasa jika rekonsiliasi gagal.

Rapat pleno ini dihadiri seluruh unsur kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga & badan otonom PBNU.

Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak DIY menyatakan dukungan penuh terhadap pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025 untuk membahas pergantian Ketua Umum, demi menjaga stabilitas organisasi dan kemaslahatan Nahdliyin.

Forum Sesepuh NU merekomendasikan penundaan pleno penetapan Pj Ketua PBNU, menyoroti dugaan pelanggaran aturan organisasi dalam proses pemakzulan. Ada apa di balik polemik internal ini?

Ketua Umum maupun Rais Aam PBNU pemegang mandat muktamar. Tidak ada forum di luar Muktamar Luar Biasa memiliki kewenangan mencabut mandat keduanya.

KPK hanya menjawab normatif, lebih cepat lebih baik. Jawaban tersebut diakui belum bisa membuatnya puas.

Menurut Gus Ipul, penegasan KPK sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji yang sempat menyeret nama PBNU.

Gus Ipul menghormati yang tengah ditelisik lembaha antitasuah. Karenanya dia mempersilakan, jika KPK hendak melakukan pemeriksaan.

A'wan PBNU mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun, khawatir reputasi NU rusak dan internal resah.

Presidium PO dan MLB NU Abdussalam Shohib menyebut kepengurusan PBNU di bawah komando Yahya Cholil Staquf penuh dengan anomali.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong generasi muda untuk menjadikan pencarian pasangan hidup sebagai ikhtiar ibadah, menekankan pentingnya niat tulus demi membangun keluarga sakinah.

BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi pembangunan Pusat Rehabilitasi Religi Narkotika gratis. Langkah ini diharapkan menjadi solusi efektif mengatasi keterbatasan layanan pemulihan di daerah.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa peran pesantren sangat vital dan tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional.

Penyelidikan kasus Insiden Pembakaran Santri di Lombok Tengah memasuki babak akhir, Polres Lombok Tengah kini menunggu pandangan ahli pidana untuk menentukan adanya unsur pidana.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-40 tingkat Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan peningkatan kualitas bacaan peserta yang signifikan, memicu optimisme untuk mencapai target lima besar pada MTQ Nasional 2026.

Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana berpesan agar jamaah haji yang baru kembali dari Tanah Suci dapat menjadi teladan dan obor kebaikan di tengah masyarakat, menjaga nilai spiritual haji dalam kehidupan sehari-hari.