Sempat Dikabarkan Kena OTT, ini Penjelasan Wakil Wali Kota Bandung

Menurut Kejari Bandung pemeriksaan Farhan tinggal menunggu waktu.

Erwin sebelumnya ditetapkan Kejari Bandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Erwin saat membacakan dokumen gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada Selasa (6/1).

Farhan mengaku dirinya siap jika dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Di area garasi, tampak dua mobil terparkir. Satu berwarna hitam dan satu unit mobil patroli.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan semua pihak harus taat dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prioritas pihaknya, kata dia, ialah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik bergulir tak terganggu.

Erwin disangkakan menyangkakan Pasal 12 e, UU 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan, juncto UU RI nomor 20 tahun 2001.

Kejari Bandung kembali memeriksa sejumlah saksi baru dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pada lingkungan pemerintah Kota Bandung.

Penyidik Kejari masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat lewat penghimpunan alat bukti.

Farhan pastikan Pemkot Bandung tetap kooperatif dan pelayanan publik berjalan normal usai Wakil Wali Kota Erwin diperiksa Kejari.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Rendiana Awangga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kekuasaan. Penetapan itu dilakukan Kejari Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi kabar soal wakilnya yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Ada prosedur yang harus dilalui untuk bisa melakukan penahanan kepada Wakil Wali Kota Bandung.

Keduanya ditengarai terlibat secara bersama-sama dalam meminta proyek kepada pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bandung.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.