Selisih Triliunan Rupiah, DPR Minta Kejagung Profesional Tangani Kasus Korupsi Pertamina

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

Zico Junius mengatakan, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah seharusnya kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu.

Zico juga mendesak Kejagung untuk mengungkap kasus ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil.

"Perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun," kata Burhanuddin.

Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan, kerugian negara kasus korupsi Pertamina Patra Niaga sedang dihitung BPK.

Mukhtarudin meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, kerugian negara Rp193,7 triliun yang tercatat hingga hari ini bukan angka final.

Sambil mengepalkan tangan, Prabowo menegaskan akan membersihkan persoalan korupsi demi kepentingan rakyat.

Kejagung menjelaskan awal mula kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga terungkap.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mempertanyakan mekanisme Pertamina dalam menentukan RON hingga evaluasinya.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyerukan kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk aktif mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan bersama.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi program Ketahanan Pangan Nusakambangan yang digagas Kemenimipas, mendorong replikasi di berbagai daerah untuk memperkuat ekonomi dan membekali warga binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Ketua Komisi IV DPR RI meninjau berbagai program ketahanan pangan di Nusakambangan, menunjukkan potensi besar WBP dalam mendukung produksi nasional.

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap Program Ketahanan Pangan Nusakambangan yang diinisiasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berhasil menyulap lahan tidak produktif menjadi sumber komoditas pangan.

Anggota DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong perlindungan pekerja informal Magelang. Data menunjukkan baru sekitar 32% pekerja informal terlindungi jaminan sosial, memicu keprihatinan serius.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Tim gabungan kejaksaan berhasil menangkap buronan penggelapan Surabaya, Bo Feng Mei alias Henny Melany, yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama 14 tahun, mengakhiri pelariannya dari jerat hukum.