LIVE

Mercy Barends Tekankan Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Harus Tanpa Hambatan

Ia mengingatkan agar hambatan seperti prosedur birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga infrastruktur tidak menjadi penghalang bagi korban.

dpr ri
Mercy Barends Tekankan Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Harus Tanpa Hambatan
Mercy Barends Tekankan Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Harus Tanpa Hambatan (merdeka.com)

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Criesty Barends, menegaskan pentingnya optimalisasi bantuan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Hal ini dinilai krusial seiring implementasi regulasi hukum pidana yang baru.

Dalam kunjungan kerja reses di Nusa Tenggara Barat, Mercy menyoroti masih adanya berbagai kendala yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Ia mengingatkan agar hambatan seperti prosedur birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga infrastruktur tidak menjadi penghalang bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum.

Menurutnya, keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru harus benar-benar mampu memberikan jaminan keadilan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Korban wajib didampingi

Mercy juga menekankan pentingnya pendampingan hukum sejak tahap awal proses hukum. Ia menjelaskan bahwa dalam aturan terbaru, korban wajib didampingi penasihat hukum sejak proses penyidikan. Tanpa pendampingan tersebut, berkas perkara berpotensi tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi ketentuan administratif.

Selain itu, ia menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait akses bantuan hukum gratis. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami bahwa negara menyediakan layanan bantuan hukum melalui skema pro bono maupun bantuan hukum yang dibiayai negara.

Lebih jauh, Mercy menilai keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pemerataan layanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kualitas pendampingan yang diterima korban.

Korban

Ia memastikan DPR RI bersama mitra kerja akan terus mengawal implementasi aturan tersebut agar benar-benar berpihak pada korban dan menghadirkan keadilan yang substantif.

"Negara harus hadir memastikan setiap korban, khususnya perempuan dan anak, mendapatkan akses keadilan yang layak tanpa hambatan," katanya. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pegawai SPPG Serang Cabuli Bocah SD di Kelas, Sengaja Direkam Diam-Diam

{{caption}}
Banyak Aduan Jalan Rusak Akibat Galian, Pemprov DKI Janji Lebih Galak Lagi

{{caption}}
Kebakaran Hebat Ponpes di Lampung Selatan, Ini Dugaan Pemicunya

{{caption}}
Curhat Kepala Satpol PP Jakarta: 7 Orang Petugas Kawal 1 Kelurahan, Kerja Bisa 24 Jam

{{caption}}
Dua Usulan NasDem soal Ambang Batas Parlemen, Besarannya Naik di Atas 6 Persen

{{caption}}
Saat Mobil Terperosok ke Septic Tank yang Menyatu dengan Garasi di Depok

Topik Terkait
{{caption}}
Komnas Perempuan Desak Prioritas Penguatan Layanan Pemulihan Korban Kekerasan di Daerah

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan penguatan layanan pemulihan korban kekerasan sebagai prioritas utama, terutama dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBG

Komnas Perempuan
{{caption}}
Legislator Imbau Warga Kepri Ikuti Prosedur Resmi Demi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Anggota DPR RI Sihar P.H. Sitorus mendesak warga Kepri agar menempuh jalur resmi saat ingin bekerja di luar negeri demi menjamin Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan menghindari risiko deportasi.

bp2mi
{{caption}}
Dampingi Wapres Gibran ke Tanah Papua, Wamendagri Ribka Beberkan Progres Signifikan Pembangunan DOB

Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

berita kemendagri
{{caption}}
DPR RI Soroti Kebutuhan Mendesak Perhatian Daerah Kepulauan Sulut

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada daerah kepulauan Sulut, terutama terkait insentif dan sarana prasarana, mengingat tantangan geografis dan isu perbatasan yang kompleks.

daerah kepulauan
{{caption}}
Komisi IX DPR RI Dorong Investasi Budidaya Udang Vaname Kepri, Potensi Ekonomi Daerah Meningkat

Komisi IX DPR RI menyoroti potensi besar Budidaya Udang Vaname Kepri sebagai motor penggerak investasi. Sektor ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

budidaya udang vaname
{{caption}}
Uya Kuya Bantah Isu 750 Dapur MBG, Tegaskan Cuma Kelola Satu Restoran

Menurut Uya Kuya, orang yang menyebarkan hoaks sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.

berita update
{{caption}}
Baleg DPR Ungkap 12 Poin Penting dalam RUU PPRT, Jaminan Sosial hingga Pendidikan Vokasi

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

badan legislasi
{{caption}}
DPR Sepakati Pengesahan RUU PPRT, Kado Hari Kartini dan May Day

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

dpr ri
{{caption}}
Menteri HAM Dorong Transparansi Kasus Andrie Yunus, Sidang Perdana Dijadwalkan 29 April

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

hak asasi manusia
{{caption}}
Polres Garut Tangkap Ayah Pelaku Asusila Garut Terhadap Anak Kandung

Seorang ayah pelaku asusila Garut ditangkap Polres Garut karena mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban berani melapor dan kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

asusila anak
{{caption}}
Menko PMK Desak Regulasi Vape Jelas, Antisipasi Modus Baru Peredaran Narkoba

Menteri Koordinator PMK Abdul Muhaimin Iskandar mendesak adanya regulasi vape yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan modus baru peredaran narkoba yang mengancam generasi muda.

bnn
{{caption}}
Kejari Buol Dilibatkan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui KDMP

Pemerintah Kabupaten Buol menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), memastikan seluruh tahapan pembentukan berjalan sesuai ketentuan hukum dan transparan.

ekonomi masyarakat
{{caption}}
Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam, Dua Pelaku Ditangkap Cepat

Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora, tewas ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun. Polisi bergerak cepat menangkap dua terduga pelaku penikaman Ketua Golkar Maluku Tenggara.

agrapinus rumatora