Pemerintah Siapkan 870 Ribu Hektare Perkebunan Rakyat, Bakal Buka Lapangan Kerja Baru

Menteri Pertanian mengumumkan penyediaan 280 juta bibit kakao dan kelapa untuk memperkuat Pengembangan Perkebunan Nasional, demi meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengembangkan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah melalui Pengembangan Kakao Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah fokus pada pengembangan kopi dan kakao sebagai pengungkit ekonomi, menargetkan penanaman satu juta pohon kopi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Integrasi program hilirisasi perkebunan nasional dengan perhutanan sosial menjadi kunci utama. Strategi ini menciptakan hutan lestari dan pekebun sejahtera, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Pemerintah Provinsi Kaltim telah merampungkan dokumen Investasi Perkebunan siap tawarkan ke investor, fokus pada kakao, karet, dan sawit, demi peningkatan nilai tambah komoditas lokal.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan Investasi Hilirisasi Pertanian senilai Rp371 triliun akan membuka 8 juta lapangan kerja, memperkuat industri pangan, dan meningkatkan nilai komoditas.

Kementerian Pertanian meluncurkan Program Perkebunan Pemerintah senilai Rp9,95 triliun yang diproyeksikan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru dalam dua tahun mendatang.

Pemerintah berencana menghentikan ekspor kelapa mentah dan mendorong hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah hingga 100 kali lipat. Apa dampaknya bagi ekonomi nasional?

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat dalam menggebrak potensi perkebunan di berbagai daerah.

Pemerintah Kutai Timur serius kembangkan hilirisasi kakao dengan model padat karya. Bagaimana strategi ini menggenjot ekonomi lokal dan melibatkan petani? Simak selengkapnya!

Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada untuk empat komoditas pokok, yakni beras, jagung, gula, dan garam, yang ditargetkan tahun ini.

Menko Zulkifli Hasan mengaku pemerintah sudah menyiapkan program replanting pohon cokelat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 3.500 hektare hingga tahun 2026, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di daerah tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara melaporkan Nilai Tukar Petani Sumut menunjukkan tren positif pada Januari 2026, mencatat kenaikan signifikan yang memperkuat daya beli petani di wilayah tersebut.

Pemrintah minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyajikan menu ayam atau telur hingga tiga kali dalam seminggu.

Menurut dia, ada 170 hingga 180 perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS sesuai pasar.

Amran mengeklaim saat ini harga sawit sudah kembali naik. Meskipun masih ada beberapa perusahaan pengolah sawit belum menyesuaikan harga.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Amran memerintahkan perusahaan untuk menaikkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani minimal 10 persen.

Amran mengatakan. dirinya baru kembali dari Tanah Suci dan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan.