Pemprov Papua Barat Targetkan Pengembangan Kakao 68.734 Hektare hingga 2027

Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengembangkan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah melalui Pengembangan Kakao Papua Barat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tengah serius menggarap potensi sektor perkebunan dengan menyiapkan program pengembangan kakao berskala besar. Rencana ambisius ini menargetkan luasan 68.734 hektare lahan kakao hingga tahun 2027. Inisiatif ini diharapkan menjadi tulang punggung baru bagi perekonomian daerah, memanfaatkan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kerja sama ini melibatkan Kementerian Pertanian untuk memastikan dukungan teknis dan anggaran yang memadai. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian di wilayah tersebut.

Audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Kamis (12/3/2026) menjadi titik awal penting bagi realisasi rencana ini. Dalam pertemuan tersebut, pengembangan kakao menjadi salah satu poin utama usulan kerja sama. Dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat implementasi program dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Pengembangan dan Dampak Ekonomi Pengembangan Kakao Papua Barat

Pengembangan kakao di Papua Barat tidak hanya berfokus pada perluasan lahan, tetapi juga mencakup program peremajaan tanaman dan peningkatan produksi. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini mencapai Rp357,52 miliar. Angka ini mencerminkan skala proyek yang besar dan potensi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan efek domino positif, mulai dari peningkatan produksi perkebunan hingga pembukaan lapangan kerja baru. Gubernur Dominggus Mandacan memproyeksikan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor perkebunan kakao akan mencapai sekitar 2.500 orang. Ini akan memberikan peluang mata pencarian yang stabil bagi masyarakat di pedesaan.

Selain itu, program ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk turunan kakao di daerah. Dengan adanya industri hilir, nilai tambah komoditas kakao akan meningkat, sehingga memberikan keuntungan lebih besar bagi petani dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Diversifikasi produk olahan kakao dapat membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing.

Fokus Wilayah dan Komoditas Unggulan Lain

Pada tahap awal, pengembangan perkebunan kakao akan difokuskan di dua wilayah potensial di Papua Barat. Kabupaten Manokwari menjadi salah satu prioritas dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare. Sementara itu, Kabupaten Manokwari Selatan juga akan menjadi sentra pengembangan dengan target 4.530 hektare kebun kakao.

Pemerintah provinsi menargetkan penambahan lahan kebun baru seluas 1.500 hektare pada tahap awal proyek kakao ini. Selain kakao, komoditas unggulan lain dari sektor perkebunan yang diusulkan masuk dalam program kerja sama dengan Kementerian Pertanian adalah pala. Komoditas pala akan dikembangkan di Kabupaten Fakfak dan Kaimana, dengan total luasan mencapai 30.778 hektare.

Sektor perkebunan secara keseluruhan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini karena sektor ini secara langsung melibatkan peran aktif masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di wilayah perkampungan. Dengan demikian, pengembangan sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Papua Barat.

Sumber: AntaraNews