Pemprov Maluku Maksimalkan Perkebunan Kakao untuk Kesejahteraan Petani dan Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah strategis dengan memaksimalkan pengembangan perkebunan kakao di wilayahnya. Upaya ini bertujuan ganda, yakni meningkatkan kesejahteraan para petani lokal sekaligus mempercepat proses keluar dari status provinsi termiskin kedelapan di Indonesia. Inisiatif ini didasari pada karakter masyarakat Maluku yang cenderung kembali berkebun di usia tertentu, menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyampaikan hal ini dalam sebuah forum bersama Ikatan Alumni Universitas Pattimura (Ikapatti) di Kota Ambon pada hari Sabtu. Ia menekankan bahwa meskipun Maluku dikenal sebagai wilayah maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar, sektor tersebut memerlukan modal padat dan tidak selalu produktif setiap hari. Berbeda dengan pertanian, khususnya kakao, yang menawarkan pendapatan lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui forum tersebut, Wagub Vanath mendorong Ikapatti untuk terus menyumbangkan ide, kritik, dan pemikiran konstruktif bagi pembangunan daerah, terutama di sektor pertanian. Fokus pada perkebunan kakao diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengubah stigma negatif terhadap profesi petani, sejalan dengan perhatian global dan investasi besar yang kini mengalir ke sektor pertanian.

Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan pengembangan perkebunan kakao sebagai pilihan strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Wakil Gubernur Abdullah Vanath menjelaskan bahwa karakter masyarakat Maluku yang cenderung kembali ke kebun di usia tertentu menjadi dasar kuat bagi kebijakan ini. Sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan kakao, dinilai lebih adaptif dan berkelanjutan dibandingkan sektor maritim yang padat modal.

Pada tahun 2025, Pemprov Maluku berencana mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan kebun rakyat dengan varietas kakao. Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo yang mendorong perluasan komoditas tersebut secara nasional. Kakao dipilih karena kemampuannya untuk dipanen secara berkala, sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih stabil bagi petani dibandingkan komoditas lain yang mungkin hanya panen musiman.

Selain itu, Wagub Vanath juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap profesi petani. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian kini menjadi perhatian global dan menarik banyak investor besar. "Mindset anak-anak kita harus diubah. Pertanian adalah masa depan," tegasnya, mendorong agar generasi muda melihat potensi besar dalam bidang agraris.

Komitmen Pemprov Maluku dalam mengoptimalkan perkebunan kakao diperkuat dengan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, Maluku akan menerima alokasi bibit kakao untuk lahan seluas 1.500 hektare, serta bibit pala untuk 400 hektare. Ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan target peningkatan produksi komoditas perkebunan.

Target penanaman kakao pada masa kepemimpinan gubernur saat ini ditetapkan mencapai 5.000 hektare dalam kurun waktu lima tahun. Untuk memastikan keberhasilan program ini, Pemprov Maluku juga menyiapkan skema dukungan biaya pemeliharaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Petani akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,5 juta per bulan untuk setiap hektare lahan kakao yang mereka kelola, sebuah insentif signifikan untuk menjaga kualitas dan produktivitas kebun.

Skema dukungan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban petani tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda Maluku. Dengan kombinasi lahan dari masyarakat, bibit dari pemerintah pusat, dan biaya pemeliharaan dari pemerintah daerah, program ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat betul-betul merasakan manfaat ekonomi langsung dari perkebunan kakao. Ini adalah langkah konkret untuk membangun ekonomi rakyat yang kuat dan berkelanjutan di Maluku.

Sumber: AntaraNews