Kementerian Pertanian

Perum Bulog memastikan **harga ekspor beras** Indonesia ke Malaysia akan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) domestik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan penerimaan negara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementan mengungkapkan mafia pangan sering kali memanfaatkan celah dalam setiap kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah, termasuk tata niaga sawit.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku fokus pada pendampingan poligon lahan untuk memperkuat ketahanan pangan dan program strategis Kementerian Pertanian. Simak bagaimana langkah ini memastikan data akurat dan program tepat sasaran.

Wakil Menteri Pertanian menegaskan program Cetak Sawah adalah investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional, meskipun butuh proses bertahap, demi antisipasi pertumbuhan populasi dan ketersediaan pangan masa depan.

Pemerintah Kota Jayapura sukses menggelar panen padi perdana program cetak sawah di Koya Timur, Distrik Muara Tami, memperkuat ketahanan pangan nasional dan kemandirian pangan lokal.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan siap memverifikasi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) guna memastikan bantuan Kementerian Pertanian tepat sasaran dan mendorong pertanian modern di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau langsung proses giling tebu di PG Ngadirejo, Kediri, menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mencapai target Swasembada Gula Nasional melalui peningkatan produktivitas dan perluasan lahan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen penuh memberantas mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan oknum yang mencatut nama Kementerian Pertanian demi janji proyek fiktif, membuat pembaca penasaran akan praktik mafia ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperketat pengawasan program pembibitan hingga **hilirisasi perkebunan** di seluruh Indonesia, menyusul temuan penyimpangan yang berpotensi merugikan petani dan negara.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan stok daging sapi nasional aman menjelang Idul Adha 2026. Kebijakan impor terukur demi menjaga harga dan melindungi peternak lokal.

Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil mensertifikasi dua varietas tembakau lokal baru, Liong dan Genjah Lilin, sehingga total ada empat varietas Tembakau Kuningan Tersertifikasi. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat daya saing petani dan melindungi

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serius mempersiapkan diri sebagai Lampung Selatan Role Model Pertanian nasional, mematangkan program strategis untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Tugas PRR pemerintah terus menggenjot pemulihan lahan pertanian pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras aman dan mencegah alih fungsi lahan.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyoroti sektor pertanian dan penegakan hukum sebagai fondasi utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di Sulawesi Barat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan bersih.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan Minyakita aman, namun harga di pasar melonjak. Temukan penyebab anomali harga Minyakita dan langkah tegas pemerintah dalam menertibkan distribusinya.

Pemerintah Kota Singkawang mengusulkan penguatan irigasi kepada pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk mitigasi kekeringan dan menjaga produktivitas pertanian di daerah, demi ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai menginventarisasi wilayah pertanian yang berpotensi kekeringan, menyiapkan strategi komprehensif untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau.

Indonesia akan menghentikan impor diesel mulai 1 Juli 2026, seiring implementasi B50. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam penghentian impor diesel dan kemandirian energi berbasis sawit untuk masa depan yang lebih cerah.