Dirut Bulog: Penyaluran Bantuan Pangan Alor Wujud Kehadiran Negara di Wilayah Kepulauan

Direktur Utama Bulog menegaskan Penyaluran Bantuan Pangan Alor merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pangan merata bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Dirut Bulog: Penyaluran Bantuan Pangan Alor Wujud Kehadiran Negara di Wilayah Kepulauan
Direktur Utama Bulog menegaskan Penyaluran Bantuan Pangan Alor merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pangan merata bagi masyarakat di wilayah kepulauan. (AntaraNews)

Perum Bulog bersama pemerintah memulai penyaluran bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (09/8). Inisiatif ini menegaskan komitmen negara dalam memastikan ketersediaan pangan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah manifestasi kehadiran negara. Tujuannya adalah menjamin akses pangan yang adil hingga ke wilayah kepulauan.

Rizal turut didampingi Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam penyaluran ini. Mereka memastikan bantuan menjangkau 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Alor.

Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat Kepulauan

Ahmad Rizal Ramdhani menekankan bahwa penyaluran bantuan pangan di Alor lebih dari sekadar distribusi beras. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah terpencil. “Ini bukan hanya soal menyalurkan beras, tetapi memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Rizal.

Menurut Rizal, pemerintah bersama Perum Bulog berupaya memastikan semua masyarakat memiliki akses setara terhadap pangan. Hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan.

Bantuan yang disalurkan di Kabupaten Alor mencakup alokasi untuk tiga bulan berturut-turut. Periode tersebut meliputi bulan Juli, Agustus, dan September, dengan total 37.338 PBP.

Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan 30 kilogram beras. Ini menunjukkan skala komitmen pemerintah dalam program Penyaluran Bantuan Pangan Alor.

Tantangan Geografis dan Sinergi Penyaluran Bantuan Pangan

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan signifikan dalam distribusi pangan. Namun, Bulog berkomitmen untuk mengatasi hambatan tersebut demi pemerataan akses.

Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi ini esensial agar bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat di wilayah sulit.

Rizal menegaskan, “Bagi Bulog tidak ada wilayah yang terlalu jauh untuk dilayani.” Ia menambahkan bahwa masyarakat Alor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian serta akses pangan. “Alor adalah bagian dari Indonesia, dan masyarakatnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian serta akses pangan. Kami akan terus memastikan pangan hadir sampai ke masyarakat,” tegas Rizal.

Penyaluran bantuan pangan juga telah menjangkau sejumlah desa di Alor. Antara lain Desa Fuisama dengan 66 PBP, Desa Probur melayani 513 PBP, serta Desa Lembur Barat dengan 222 PBP.

Komitmen Pemerintah untuk Ketahanan Pangan Nasional

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan tujuan utama program ini. Penyaluran bantuan pangan adalah upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Amran menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog. Sinergi ini menjadi kunci efektivitas program bantuan pangan hingga ke daerah.

“Kita ingin memastikan negara hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui aksi nyata,” kata Amran. Ia menegaskan bantuan harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran dan tepat waktu.

Pemerintah akan terus bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi di seluruh Indonesia. Ini termasuk daerah kepulauan seperti Alor, agar tidak ada yang merasa terpinggirkan. “Tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari perhatian pemerintah hanya karena berada di wilayah kepulauan atau pelosok,” kata Amran.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi