Perhutanan Sosial

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis mencapai target perdagangan kulit masohi kering sebesar Rp4 miliar pada tahun 2026, memperkuat ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu.

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan (UPT Kemenhut) Kalimantan Selatan menegaskan komitmen kuatnya dalam pelestarian hutan Kalsel, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program dan koordinasi intensif.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memverifikasi lokasi agroforestry dalam program FOLU Net Sink 2030 di Tabalong, memastikan kesesuaian lahan dan potensi rehabilitasi hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Agr

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengintegrasikan Program REDD+ secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, untuk menekan deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Simak strategi lengkapnya!

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) melanjutkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berbasis hasil (RBC 4), fokus pada pembangunan arboretum mangrove dan pemulihan lahan mineral untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengebut finalisasi peta jalan untuk percepatan hutan adat, menargetkan penyelesaian pada Februari ini demi mencapai target 1,4 juta hektare.

Fakultas Kehutanan Untad dan ROA Sulteng memperkuat Kolaborasi Untad ROA dalam riset terapan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut menyoroti serius alih fungsi lahan Gunung Cikuray yang kini menjadi area pertanian, memicu kekhawatiran akan potensi bencana tanah longsor.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi program REDD+ GCF Kalsel untuk mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca dan memastikan pengelolaan hutan lestari. Pembahasan mencakup capaian, kendala, dan strategi masa depan.

Dinas Kehutanan Lampung melihat Jasa Lingkungan Hutan sebagai potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kelestarian ekosistem.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, sebuah langkah strategis yang diumumkan pada COP30 di Brazil.

Otoritas Aceh mengambil langkah tegas dengan membersihkan 18,5 hektare perkebunan sawit ilegal di hutan lindung Babahrot, Aceh Barat Daya, menegaskan komitmen penegakan aturan dan dukungan terhadap program perhutanan sosial.

Tim gabungan KPH-TNI-Polri Aceh berhasil menertibkan 18,5 hektare sawit ilegal di kawasan hutan Babahrot, Aceh Barat Daya, menyusul laporan dan pelanggaran regulasi yang berlaku.

Indonesia serius mengembangkan Pasar Karbon Indonesia berintegritas tinggi. Bagaimana skema ini akan memberdayakan masyarakat lokal dan mencapai target iklim global?

Menteri Kehutanan mendorong Pasar Karbon agar memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat lokal melalui skema perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis, sekaligus memperkuat tata kelola.

Sarolangun Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru seluas 979 hektare. Proses verifikasi teknis telah dilakukan, menandai komitmen terhadap kelestarian Hutan Adat Sarolangun dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Menteri Kehutanan mengungkapkan potensi besar Kredit Karbon Indonesia hingga 13,4 miliar ton CO2, bernilai triliunan rupiah. Namun, pasar karbon masih lesu; apa strategi pemerintah?

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan dana otonomi khusus Rp1,2 miliar untuk usaha Perhutanan Sosial Papua Barat di tujuh kabupaten. Simak bagaimana program ini memberdayakan masyarakat adat dan kampung!

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan Perhutanan Sosial telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dan keberlanjutan ekologis, dengan nilai transaksi mencapai Rp4,5 triliun. Bagaimana program ini mencapai targe

Pakar menilai Perhutanan Sosial dapat menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak, namun perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan agar tidak sekadar bagi lahan.