Perhutanan Sosial

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengusulkan kembali program Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan membuka peluang ekonomi baru, termasuk dari perdagangan karbon.

Pemerintah Provinsi Maluku mencatat produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mencapai 3.432 ton pada semester I-2026. Capaian ini optimalkan sumber daya hutan dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok Tani Hutan Sinar Nilam Kalimantan Timur berhasil memperluas jangkauan pasar dengan ekspor lidi nipah curah puluhan ton ke India, menandai peningkatan signifikan dalam perdagangan komoditas kehutanan daerah dan kesejahteraan petani hutan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menggalakkan penguatan mitra petani hutan demi keberlanjutan Perhutanan Sosial Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong hilirisasi produk kopi.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan gencar mengembangkan agroforestri untuk memperkuat perhutanan sosial di Kabupaten Tapin. Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan tingkatkan kapasitas petani sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) terus mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memperkuat program perhutanan sosial dan mendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan.

Anggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kementerian Kehutanan RI menindaklanjuti permohonan izin tambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, memberikan sinyal positif bagi legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat. Proses Kementerian Kehutanan Izin Tambang Rakyat Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis mencapai target perdagangan kulit masohi kering sebesar Rp4 miliar pada tahun 2026, memperkuat ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu.

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan (UPT Kemenhut) Kalimantan Selatan menegaskan komitmen kuatnya dalam pelestarian hutan Kalsel, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program dan koordinasi intensif.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memverifikasi lokasi agroforestry dalam program FOLU Net Sink 2030 di Tabalong, memastikan kesesuaian lahan dan potensi rehabilitasi hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Agr

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengintegrasikan Program REDD+ secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, untuk menekan deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Simak strategi lengkapnya!

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) melanjutkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berbasis hasil (RBC 4), fokus pada pembangunan arboretum mangrove dan pemulihan lahan mineral untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengebut finalisasi peta jalan untuk percepatan hutan adat, menargetkan penyelesaian pada Februari ini demi mencapai target 1,4 juta hektare.

Fakultas Kehutanan Untad dan ROA Sulteng memperkuat Kolaborasi Untad ROA dalam riset terapan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut menyoroti serius alih fungsi lahan Gunung Cikuray yang kini menjadi area pertanian, memicu kekhawatiran akan potensi bencana tanah longsor.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi program REDD+ GCF Kalsel untuk mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca dan memastikan pengelolaan hutan lestari. Pembahasan mencakup capaian, kendala, dan strategi masa depan.

Dinas Kehutanan Lampung melihat Jasa Lingkungan Hutan sebagai potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kelestarian ekosistem.

Integrasi program hilirisasi perkebunan nasional dengan perhutanan sosial menjadi kunci utama. Strategi ini menciptakan hutan lestari dan pekebun sejahtera, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.