Tata Kelola Minyak

Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding terhadap vonis sembilan terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Langkah Kejagung Banding Kasus Minyak Mentah ini menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan kerugian perekonomian Rp171,99 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak bersifat asumtif, hanya mengakui kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK.

Anggota DPR RI menyoroti perbedaan signifikan angka kerugian negara dalam Kasus Korupsi Pertamina dan hilangnya isu oplosan, mendesak Kejagung bertindak hati-hati.