Soal Korupsi Pertamina, Prabowo Kepalkan Tangan: Kita Bersihkan!

Kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp193,7 triliun.

Berdasarkan penyelidikan, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp193,7 triliun.

Zico Junius mengatakan, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah seharusnya kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Jumat, 7 Maret 2025.

"Perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak mana pun," kata Burhanuddin.

Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan, kerugian negara kasus korupsi Pertamina Patra Niaga sedang dihitung BPK.

Total kerugian negara akibat ulah mafia minyak mentah ini mencapai nyaris Rp1.000 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan agar kasus tersebut diselesaikan secara tuntas.

Perkara ini menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, kerugian negara Rp193,7 triliun yang tercatat hingga hari ini bukan angka final.

Kejagung menjelaskan awal mula kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga terungkap.

Pengoplosan BBM Pertamax ke Pertalite, lanjut Harli, hanya terjadi di rentang waktu 2018-2023 saja.

Mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dituntut 14 tahun penjara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah, mengungkap kerugian negara triliunan rupiah. Simak detail kasus Korupsi Pertamina Patra Niaga ini.

Satu dari sembilan orang tersangka, adalah Mohammad Riza Chalid, selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak.

Menurut Qohar, tersangka Riza Chalid diduga berada di Singapura.

Kejaksaan Agung telah berupaya mencekal Riza Chalid di beberapa negara

Kejagung menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) tersangka kasus korupsi Pertamina Patra Niaga

"Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul Grupnya adalah orang-orang senang naudzubillahi min dzalik Pak," kata Mufti

Mayoritas angkutan logistik darat masih mengandalkan bio solar (BBM subsidi).

Berita ekonomi sepekan terakhir menyoroti kenaikan harga LPG 12 kg, jaminan pasokan pangan jamaah haji, rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan, prediksi pertumbuhan ekonomi, dan bantahan isu uang negara, menjadi sorotan utama dalam rangkuman E

PT Pertamina (Persero) gencar melakukan Pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Simak bagaimana program ini mendorong UMKM lokal menembus pasar global dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, menyatakan pengadaan LNG Pertamina tidak memerlukan izin komisaris atau RUPS, membantah tudingan jaksa dalam kasus dugaan korupsi Corpus Christi.

Hal itu dilakukan adanya praktik penimbunan dan penyuntikan LPG 3 kilogram bersubsidi ke nonsubsidi.

Proses negosiasi belum berjalan sesuai rencana dan kapal Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz.