Sorot
{{caption}}
Begini Situasi Penggeledahan Ruang Pimpinan BGN

{{caption}}
Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana Ucap Terima Kasih ke Prabowo

{{caption}}
Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara

{{caption}}
Istana Blak blakan Alasan di Balik Prabowo Copot 3 Pimpinan BGN, Ada Catatan Serius

{{caption}}
Reaksi Nanik S Deyang usai Ditunjuk Prabowo jadi Kepala BGN: Amanah Besar dan Berat

{{caption}}
Terungkap Penyebab Distribusi Susu MBG Belum Merata

Topik Terkait
{{caption}}
Perda KTR DKI Jakarta: Langkah Tegas Pemprov Tekan Angka Perokok Pemula

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan Perda KTR DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 menjadi upaya krusial untuk menekan angka perokok pemula di Ibu Kota. Aturan ini mencakup larangan display rokok dan iklan produk tembakau di media digital.

{{caption}}
Warga Diminta Aktif Laporkan Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Jakarta Melalui JAKI

Anggota DPRD DKI Jakarta mengajak warga ibu kota untuk proaktif melaporkan Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Jakarta melalui aplikasi JAKI, menyusul temuan promosi rokok masif di dekat ruang publik dan instansi pendidikan.

{{caption}}
Asosiasi PKL Desak Pramono Tunda Perda Kawasan Tanpa Rokok

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menunda Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

PKL
{{caption}}
Bapemperda DPRD DKI Jakarta Mendengarkan Aspirasi Publik terkait Raperda KTR

Ketua Bapemperda Abdul Aziz menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan membahas tuntutan aliansi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut.

{{caption}}
Jerit Pedagang UMKM Jakarta di Balik Pasal Larangan Jual Rokok Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

{{caption}}
APKLI dan Akademisi Trisakti Keberatan Pasal Raperda KTR DKI Jakarta, Dinilai Rugikan Rakyat Kecil

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

{{caption}}
Raperda Kawasan Tanpa Rokok Selesai Dibahas, Jual Rokok Dekat Sekolah Masih Dilarang

Ketua Pansus KTR, Farah Savira mengatakan pembahasan rampung dengan menghasilkan 27 pasal dan 9 bab.

{{caption}}
Omzet Pedagang Anjlok 60 Persen, APPSI DKI Minta Perlindungan dari Raperda KTR DKI

APPSI DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk melindungi pedagang pasar dari dampak Raperda KTR DKI yang berpotensi memperparah penurunan omzet, bahkan mengancam keberlangsungan pasar tradisional.

{{caption}}
Mengapa Minimnya Partisipasi Publik Raperda KTR Jakarta Bisa Picu Gugatan? Pengamat Soroti Suara Pedagang Kecil

Pengamat kebijakan publik menyoroti minimnya partisipasi publik Raperda KTR di Jakarta, memperingatkan potensi gugatan dan dampaknya pada pedagang kecil. Mengapa aspirasi mereka terabaikan?

{{caption}}
Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masih Terus Digodok, Dinkes DKI Jakarta Janji Beri Ruang buat UMKM

Dinkes DKI Jakarta masih terus membahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bersama Panitia Khusus atau Pansus DPRD.

{{caption}}
Jerit Pedagang Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masuk Pasar Tradisional: Jelang Kurangi Pendapatan

Kali ini, penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Raperda KTR datang dari pedagang tradisional.

{{caption}}
Fakta Unik: Ranperda KTR DKI Jakarta Dipastikan Tak Bebani Pedagang, Ini Kata Bapemperda!

Bapemperda DKI Jakarta menjamin Ranperda KTR DKI Jakarta tidak akan memberatkan pedagang kecil. Simak upaya 'win-win solution' yang sedang digodok untuk mengakomodasi semua pihak!

{{caption}}
Dirut PNM Tegaskan Komitmen Perkuat UMKM Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mempertegas komitmennya untuk perkuat UMKM melalui pemberdayaan ekonomi, memperluas akses pembiayaan dan pendampingan demi kemajuan masyarakat.

{{caption}}
Pemkot Ambon Siapkan Kebijakan Berbasis Data Lewat Sensus Ekonomi 2026 Ambon

Pemerintah Kota Ambon fokus pada pembangunan berbasis data melalui Sensus Ekonomi 2026 Ambon, mencakup sektor digital untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif.

bps
{{caption}}
Pemprov NTB Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Gerakkan Ekonomi Lokal

Pemerintah Provinsi NTB serius mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pendorong ekonomi kerakyatan. Simak bagaimana MBG memberdayakan produk lokal dan UMKM di Nusa Tenggara Barat.

{{caption}}
Kementerian Pariwisata dan BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Desa Wisata, Dorong Ekonomi Lokal

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

{{caption}}
Pesona Tambun Bungai 2026: Kalteng Sukses Dorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia

Festival Pesona Tambun Bungai 2026 di Palangka Raya berhasil mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dengan memamerkan produk UMKM unggulan Kalteng.

{{caption}}
Temindung Creative Hub Kaltim: Motor Penggerak Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur terus mengoptimalkan peran Temindung Creative Hub Kaltim sebagai motor penggerak ekosistem ekonomi kreatif lokal, menghidupkan ruang kolaborasi dan inovasi yang produktif.

{{caption}}
Pemkot Banjarmasin Wajibkan ASN Tabung Sampah 5 Kg, TPP Jadi Taruhan

Pemkot Banjarmasin wajibkan ASN tabung sampah anorganik minimal 5 kg per bulan di bank sampah. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP, respons darurat sampah pasca penutupan TPAS Basirih.

asn
{{caption}}
Unpatti Perkuat Riset Kepulauan Melalui PS-PKBM untuk Pembangunan Maluku

Unpatti Ambon memperkuat riset kepulauan dengan membentuk Pusat Studi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat (PS-PKBM). Diharapkan menjadi pusat kolaborasi penelitian berbasis data untuk pembangunan Maluku.

{{caption}}
Wamendagri Soroti Tantangan Data Kependudukan OAP Papua di Wilayah Terpencil

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

{{caption}}
Bappenas Tegaskan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Jadi Perspektif Pembangunan Nasional

Bappenas menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial sebagai perspektif integral dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

{{caption}}
Kementerian PKP Genjot Digitalisasi BSPS untuk Percepat Pembangunan Rumah Rakyat

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara progresif mengimplementasikan digitalisasi BSPS untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

{{caption}}
Pakar Hukum Soroti Usulan Hak Angket DPRD Gowa, Tegaskan Batasan Penggunaan

Usulan Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Sitti Husniah Talenrang menjadi perhatian publik, memicu sorotan dari pakar hukum tata negara mengenai batasan dan kriteria penggunaannya.