Asosiasi PKL Desak Pramono Tunda Perda Kawasan Tanpa Rokok

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengapresiasi komitmen DKI Jakarta dalam melindungi UMKM di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, terutama melalui regulasi Perda KTR.

Implementasi Perda KTR DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 perlu kehati-hatian. Pengamat dan pelaku UMKM khawatir aturan ini membebani ekonomi, butuh solusi seimbang.

Ketua Bapemperda Abdul Aziz menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan membahas tuntutan aliansi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Koalisi UMKM Jakarta terdiri dari lintas komunitas pedagang, seperti Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Kowarteg, Pandawakarta, Kowantara, hingga UMKM Remojong

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

APPSI DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk melindungi pedagang pasar dari dampak Raperda KTR DKI yang berpotensi memperparah penurunan omzet, bahkan mengancam keberlangsungan pasar tradisional.

Kali ini, penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Raperda KTR datang dari pedagang tradisional.

Salah satu pedagang, Yono menuturkan pasal-pasal yang diprotes itu antara lain mengatur soal zonasi pelarangan penjualan radius 200 meter dari sekolah.

Raperda Kawasan Anti Rokok itu dikhawatirkan mengganggu hajat hidup UMKM.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta menyoroti Raperda KTR DKI Jakarta yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi jika tidak mempertimbangkan realitas masyarakat, mengancam jutaan pedagang.

Pemerintah Kota Probolinggo menggelar kerja bakti massal di Pasar Baru dan Pasar Gotong Royong, fokus pada penataan pasar dan mewujudkan Indonesia ASRI, menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi dan teratur.

Penertiban pedagang kaki lima dilakukan di kawasan eks Pasar Bogor sebagai bagian dari upaya penataan kota yang lebih tertib dan modern, Senin (25/03/2026).

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama tunjukkan Dukungan UMKM Halal Bihalal Lampung Selatan dengan menyajikan produk PKL dan UMKM lokal, menarik ribuan warga untuk bersilaturahim.

Para pedagang disebut dimintai uang sebesar Rp20 ribu per hari oleh preman.

Spanduk tersebut menyuarakan kekhawatiran apabila mereka tempat berjualan mereka tergusur seiring dengan pembangunan jalur transportasi itu.

Pemkot Tangsel kembali tindak tegas pedagang Pasar Serpong yang berjualan di jalan pascapenertiban, bahkan menyiagakan petugas 24 jam. Apa alasan di balik penertiban pedagang Pasar Serpong ini?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akses gratis masuk tempat wisata Jakarta dan transportasi publik pada 22, 27, dan 28 Juni 2026, berlaku untuk seluruh warga ber-KTP RI.

Saat penertiban, driver ojol yang ikut bersama tim Dishub juga telah mengakui kesalahannya lantaran parkir liar.

DKI Jakarta memulai pembangunan Dek Pejalan Kaki Dukuh Atas, jembatan layang melingkar yang akan menyatukan enam moda transportasi publik. Proyek ini diharapkan meningkatkan mobilitas dan mengintegrasikan kota.

Keputusan mempertahankan posisi patung untuk mengakhiri perdebatan atau polemik di masyarakat terkait rencana penataan kawasan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kebijakan istimewa: gratis tiket masuk ke seluruh tempat wisata dan transportasi umum pada 22, 27, dan 28 Juni 2026, berlaku untuk semua warga ber-KTP Republik Indonesia, dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Ja

Gubernur DKI Jakarta memastikan Patung Sudirman di Dukuh Atas tidak akan dipindahkan meski ada pembangunan pedestrian deck, menjadikannya ikon sentral di fasilitas baru ini.