Raperda KTR

DPRD Kota Banjarmasin serius mematangkan regulasi Kawasan Tanpa Asap Rokok. Aturan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok di ruang publik.

Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DPD DKI Jakarta berharap larangan total iklan rokok dalam Raperda KTR DKI dihapus, khawatirkan dampaknya pada industri event dan ribuan tenaga kerja.

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

DPRD Kabupaten Cirebon menampung aspirasi masyarakat terkait penyusunan Raperda KTR, berupaya menyeimbangkan perlindungan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi sektor tembakau. Akankah ribuan pekerja terdampak oleh Raperda KTR ini?

Pengamat kebijakan publik menyoroti minimnya partisipasi publik Raperda KTR di Jakarta, memperingatkan potensi gugatan dan dampaknya pada pedagang kecil. Mengapa aspirasi mereka terabaikan?

Kali ini, penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Raperda KTR datang dari pedagang tradisional.

'DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan.'

PHRI Jakarta memprediksi 50% bisnis hotel di Ibu Kota akan terimbas Raperda KTR yang lebih ketat. Kekhawatiran akan penurunan okupansi dan dampak ekonomi muncul.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta menyoroti Raperda KTR DKI Jakarta yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi jika tidak mempertimbangkan realitas masyarakat, mengancam jutaan pedagang.

Pemkab Situbondo mengusulkan Raperda KTR seiring peningkatan kasus pneumonia yang signifikan. Aturan ini bukan melarang, tapi mengendalikan asap rokok demi kesehatan masyarakat.