Pedagang Kaki Lima Geruduk DPRD DKI, Protes Aturan Larangan Jual Rokok!

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengapresiasi komitmen DKI Jakarta dalam melindungi UMKM di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, terutama melalui regulasi Perda KTR.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menunda Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Bapemperda Abdul Aziz menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan membahas tuntutan aliansi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Koalisi UMKM Jakarta terdiri dari lintas komunitas pedagang, seperti Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Kowarteg, Pandawakarta, Kowantara, hingga UMKM Remojong

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

APPSI DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk melindungi pedagang pasar dari dampak Raperda KTR DKI yang berpotensi memperparah penurunan omzet, bahkan mengancam keberlangsungan pasar tradisional.

Kali ini, penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Raperda KTR datang dari pedagang tradisional.

Bapemperda DKI Jakarta menjamin Ranperda KTR DKI Jakarta tidak akan memberatkan pedagang kecil. Simak upaya 'win-win solution' yang sedang digodok untuk mengakomodasi semua pihak!

Raperda Kawasan Anti Rokok itu dikhawatirkan mengganggu hajat hidup UMKM.

Anggota DPRD Gorontalo Utara menyambut baik percepatan infrastruktur cegah banjir di Jembatan Dambalo, Tomilito, yang diharapkan mampu mengatasi luapan sungai dan melindungi permukiman warga dari bencana.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

Anggota DPRD Gorontalo Utara mendukung penuh pemanfaatan rumput laut lokal sebagai menu utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi para pelaku u

Menurutnya, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah.

Menurut jadwal, aksi pertama digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir.

Kepolisian menegaskan tidak melarang demonstrasi dengan tidak mengganggu dan mencelakakkan orang lain.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.

Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas utama tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara ruas jalan menuju Jalan Ir. H. Juanda (Dago).

Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.

Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.