Pedagang Kaki Lima Geruduk DPRD DKI, Protes Aturan Larangan Jual Rokok!

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengapresiasi komitmen DKI Jakarta dalam melindungi UMKM di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, terutama melalui regulasi Perda KTR.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menunda Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Bapemperda Abdul Aziz menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan membahas tuntutan aliansi dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Koalisi UMKM Jakarta terdiri dari lintas komunitas pedagang, seperti Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Kowarteg, Pandawakarta, Kowantara, hingga UMKM Remojong

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

APPSI DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk melindungi pedagang pasar dari dampak Raperda KTR DKI yang berpotensi memperparah penurunan omzet, bahkan mengancam keberlangsungan pasar tradisional.

Kali ini, penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Raperda KTR datang dari pedagang tradisional.

Bapemperda DKI Jakarta menjamin Ranperda KTR DKI Jakarta tidak akan memberatkan pedagang kecil. Simak upaya 'win-win solution' yang sedang digodok untuk mengakomodasi semua pihak!

Raperda Kawasan Anti Rokok itu dikhawatirkan mengganggu hajat hidup UMKM.

Pengurus Koperasi Warteg Nusantara mendesak Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang Ranperda KTR DKI. Pasal-pasal kontroversial dinilai merugikan UMKM dan pedagang kecil.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya aksi premanisme dan tawuran yang meresahkan, mendesak Pemprov DKI untuk melakukan penindakan tegas demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan ketertiban umum.

Lemhannas sukses menggelar retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD, diharapkan mampu selaraskan kebijakan pusat daerah demi pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kota Magelang menyatakan dukungan penuh untuk Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akmil, berharap kegiatan ini menggerakkan roda perekonomian daerah dan menjadi kehormatan besar bagi kota.

Diduga siswa-siswa dari empat sekolah di Jaktim mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG yang diberikan oleh SPPG di Pondok Kelapa 2.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar Ahab Sihabudin menyoroti praktik pungutan liar wisata yang berpotensi menodai citra destinasi daerah serta menghambat pembangunan.

Adapun aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Keduanya ditangkap setelah diduga menerima uang hasil pemerasan di lingkungan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengajak sholawatan bersama massa aksi menjelamg waktu buka puasa.

Kedatangan para mahasiswa tampak sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk meningkatkan semangat massa aksi.