LIVE

Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih.

pajak kendaraan bermotor
Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik (merdeka.com)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi pemilik kendaraan listrik. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, sekaligus tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih dan menjaga kualitas udara yang ramah lingkungan. Instruksi ini juga dikeluarkan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang menyebabkan instabilitas ketersediaan dan harga energi (minyak dan gas), sehingga berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri.

Insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak daerah

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian @ 2026 merdeka.com

Pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun pemberian insentif untuk kendaraan tahun pembuatan 2026 dan sebelum tahun 2026 telah diatur dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026.

"Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKВ dan BBNKB KBL Berbasis Baterai termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai," tulis Mendagri dalam SE yang ditandatangani pada Rabu (22/4/2026) tersebut.

Dalam pelaksanaannya, gubernur juga diminta melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) paling lambat pada 31 Mei 2026.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Semua Moda Transportasi Umum di Jakarta Gratis pada 24 April 2026

{{caption}}
Golkar Terbuka Calonkan Capres dari Luar Partai Politik

{{caption}}
3 Jaksa Kejari Dompu Diduga Peras Camat, Janjikan Urus Perkara Malah Tetap Ditahan

{{caption}}
Kios Buah Laweyan, Miniatur Sempurna Dampak Keberadaan MBG: Berdayakan Petani Lokal, Angkat Ekonomi Tetangga

{{caption}}
Sebagian Wilayah Jakarta Mati Lampu, PLN Beri Penjelasan

{{caption}}
Dedi Mulyadi Kecewa: Kota Bandung Punya 1.500 Penyapu Jalanan Tapi Tidak Kelihatan

Topik Terkait
{{caption}}
Insentif Kendaraan Listrik: Langkah Strategis Indonesia Kurangi Ketergantungan BBM

Pengamat kebijakan publik menilai insentif kendaraan listrik merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global. Kebijakan insentif kendaraan listrik ini juga menawarkan efisiens

insentif kendaraan listrik
{{caption}}
Pemerintah Genjot Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional untuk Transisi Energi Bersih

Pemerintah Indonesia serius mempercepat Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik nasional, didorong tingginya konsumsi energi fosil, demi mewujudkan transisi energi bersih dan kemandirian energi.

Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik
{{caption}}
Presiden Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang, Dorong Transisi Energi Nasional

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah, menandai langkah strategis pemerintah dalam akselerasi transisi energi dan pengembangan industri otomotif dalam negeri.

Pabrik Kendaraan Listrik
{{caption}}
Konversi ke Energi Listrik Jadi Kunci Perkuat Ketahanan Energi

Ferdinan menyebut, konversi satu juta rumah tangga berpotensi menghemat jutaan tabung LPG per bulan.

energi listrik
{{caption}}
Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Konversi PLTD ke PLTS di Tengah Harga Minyak Global

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan Konversi PLTD ke PLTS sebagai langkah strategis dalam menghadapi kenaikan harga minyak global dan mendorong transisi energi bersih di Indonesia.

Konversi PLTD ke PLTS
{{caption}}
Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Batasi Pembelian Hingga Beri Insentif ke Investor

Pemerintah sedang menyusun perubahan aturan untuk dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.

kemenperin
{{caption}}
Menteri ESDM: Konversi Motor Bensin ke Motor Listrik Ciptakan Transaksi Rp1.000 Triliun

Pemerintah tengah fokus terhadap kendaraan roda dua yang sudah over-populasi.

esdm
{{caption}}
Pasaman Barat Optimalkan PAD Lewat Pajak Kendaraan Bermotor Perusahaan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat gencar optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor, menyasar perusahaan sawit untuk balik nama kendaraan berpelat luar daerah guna meningkatkan pemasukan kas daerah.

badan pendapatan daerah
{{caption}}
Pemprov Banten Kerahkan 960 Pegawai Bapenda, Targetkan Optimalisasi Penagihan PKB Banten

Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengerahkan 960 pegawai untuk menagih tunggakan PKB Banten secara humanis. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

bapenda banten
{{caption}}
Enggak Ribet, Begini Respons Warga Soal Bayar Pajak Kendaraan Bekas Kini Tak Perlu KTP Pemilik Lama

Wajib pajak tak perlu membawa KTP pemilik lama saat ingin membayar pajak.

berita update
{{caption}}
Pemprov NTB Gelar Undian Emas 12 Gram, Apresiasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi NTB melalui Bapenda NTB menyiapkan undian emas 12 gram dan hadiah menarik lainnya sebagai bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang taat. Program Undian Emas Pajak NTB ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pembayaran pa

apresiasi pajak
{{caption}}
Tak Taat SE Dedi Mulyadi, Kepala Samsat Soetta Bandung Dinonaktifkan dari Jabatannya

Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

berita kontributor
{{caption}}
Bapenda Bekasi Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui Operasi Lapangan, Target Rp3,8 Triliun

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

bapenda bekasi
{{caption}}
Penerimaan PKB BBNKB Bangka Selatan 2025 Lampaui Target, Capai 100,49 Persen

Realisasi Penerimaan PKB BBNKB Bangka Selatan sepanjang 2025 melampaui target, mencapai 100,49 persen berkat optimalisasi pelayanan UPT Samsat Toboali.

bangka selatan
{{caption}}
DPRD DKI Minta Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKB

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak warga memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember 2025. Jangan lewatkan kesempatan bebas denda ini!

bea balik nama kendaraan bermotor
{{caption}}
Pengertian BBNKB Pada STNK, Lengkap Beserta Syarat dan Cara Menghitungnya

Apa itu BBNKB yang tercantum pada STNK? Simak pengertian selengkapnya berikut ini.

balik nama kendaraan