Percepat Transisi Energi, Mendagri Dorong Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik

Pemerintah sedang merancang skema insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV), termasuk motor dan mobil.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung transisi energi bersih dengan membebaskan Pajak Kendaraan Listrik, namun menghadapi tantangan pada pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung percepatan transisi energi bersih dengan membebaskan pajak kendaraan listrik, mengikuti regulasi pusat dan mendorong ekosistem ramah lingkungan di wilayahnya.

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.

Pengguna mobil listrik kini tak lagi mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa berbagai insentif kendaraan listrik masih menjadi faktor utama dalam mengakselerasi adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia, meskipun beberapa insentif fiskal akan berakhir pada akhir 2025.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.

Pemerintah telah memberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (KBLBB).

Kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan berhasil mendongkrak pendapatan pajak hingga Rp8 miliar per hari, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program keringanan ini.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan Lampung yang berlaku hingga 31 Agustus 2026, tawarkan keringanan PKB dan BBNKB.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 75 persen bagi penyandang disabilitas, sebuah langkah nyata Keringanan PKB Disabilitas Kaltara untuk kelompok rentan.

Wajib pajak di Jadetabek, catat jadwal dan lokasi Samsat Keliling yang beroperasi Sabtu ini. Layanan Samsat Keliling Jadetabek hadir untuk memudahkan pembayaran PKB tahunan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat gencar optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor, menyasar perusahaan sawit untuk balik nama kendaraan berpelat luar daerah guna meningkatkan pemasukan kas daerah.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengerahkan 960 pegawai untuk menagih tunggakan PKB Banten secara humanis. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

Realisasi Penerimaan PKB BBNKB Bangka Selatan sepanjang 2025 melampaui target, mencapai 100,49 persen berkat optimalisasi pelayanan UPT Samsat Toboali.

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak warga memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember 2025. Jangan lewatkan kesempatan bebas denda ini!

Apa itu BBNKB yang tercantum pada STNK? Simak pengertian selengkapnya berikut ini.