Jerit Pedagang Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masuk Pasar Tradisional: Jelang Kurangi Pendapatan

Implementasi Perda KTR DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 perlu kehati-hatian. Pengamat dan pelaku UMKM khawatir aturan ini membebani ekonomi, butuh solusi seimbang.

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

APPSI DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk melindungi pedagang pasar dari dampak Raperda KTR DKI yang berpotensi memperparah penurunan omzet, bahkan mengancam keberlangsungan pasar tradisional.

Bapemperda DKI Jakarta menjamin Ranperda KTR DKI Jakarta tidak akan memberatkan pedagang kecil. Simak upaya 'win-win solution' yang sedang digodok untuk mengakomodasi semua pihak!

Salah satu pedagang, Yono menuturkan pasal-pasal yang diprotes itu antara lain mengatur soal zonasi pelarangan penjualan radius 200 meter dari sekolah.

Raperda Kawasan Anti Rokok itu dikhawatirkan mengganggu hajat hidup UMKM.

Pengurus Koperasi Warteg Nusantara mendesak Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang Ranperda KTR DKI. Pasal-pasal kontroversial dinilai merugikan UMKM dan pedagang kecil.

'DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan.'

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Dia menilai aturan tersebut sebagai masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) DPD DKI Jakarta berharap larangan total iklan rokok dalam Raperda KTR DKI dihapus, khawatirkan dampaknya pada industri event dan ribuan tenaga kerja.

Pengamat kebijakan publik menyoroti minimnya partisipasi publik Raperda KTR di Jakarta, memperingatkan potensi gugatan dan dampaknya pada pedagang kecil. Mengapa aspirasi mereka terabaikan?

PHRI Jakarta memprediksi 50% bisnis hotel di Ibu Kota akan terimbas Raperda KTR yang lebih ketat. Kekhawatiran akan penurunan okupansi dan dampak ekonomi muncul.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta menyoroti Raperda KTR DKI Jakarta yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi jika tidak mempertimbangkan realitas masyarakat, mengancam jutaan pedagang.

Pemkab Situbondo mengusulkan Raperda KTR seiring peningkatan kasus pneumonia yang signifikan. Aturan ini bukan melarang, tapi mengendalikan asap rokok demi kesehatan masyarakat.

Pembangunan flyover diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Balai Budaya Condet sebagai wadah penting untuk pelestarian seni dan tradisi, khususnya budaya Betawi, serta mendukung kiprah seniman lokal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta yang diperluas dapat menekan angka rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.

Wagub DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk mengoptimalkan ruang kreatif guna mendorong pertumbuhan Ekonomi Kreatif Jakarta, mengintegrasikan seni, budaya, dan inovasi serta menjadikan kota ini pusat kreativitas global.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyetujui usulan Penambahan Personel Satpol PP DKI, menyikapi beban kerja berat dan jumlah ideal yang belum terpenuhi. Simak detailnya!

Satpol PP DKI belum memiliki markas komando (mako) yang memadai, meski memiliki jumlah personel besar dan beban kerja tinggi di lapangan.