Legislator DKI Desak Penindakan Tegas Premanisme dan Tawuran untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Warga

Aksi premanisme dan tawuran yang kian marak di wilayah DKI Jakarta menimbulkan keresahan serius di kalangan masyarakat. Perilaku anarkis ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi warga. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyuarakan keprihatinannya atas situasi ini.

Justin Adrian Untayana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah penindakan tegas terhadap para pelaku. Menurutnya, pendekatan yang lunak tidak akan efektif mengatasi masalah kenakalan dan perilaku buruk yang terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan konsekuensi hukum yang jelas dan tidak pandang bulu bagi para pelanggar.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap frekuensi kejadian premanisme dan tawuran yang dinilai terus meningkat di ibu kota. Pemprov DKI diharapkan segera mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ini agar tidak semakin berlarut-larut dan merugikan masyarakat luas.

Justin Adrian Untayana menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus berani mengambil langkah tegas dalam memberantas kekerasan di Jakarta, termasuk tawuran dan premanisme. Ia menekankan bahwa kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut, melainkan memerlukan konsekuensi dan penindakan yang tegas.

Legislator ini juga mengkritik respons Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai lambat dalam menangani masalah seperti tawuran dan premanisme. Justin menyatakan bahwa Satpol PP seolah-olah baru bergerak setelah ada kejadian yang diviralkan oleh masyarakat, menunjukkan adanya kepasifan yang salah.

Kritik ini menyoroti perlunya peningkatan proaktivitas dari aparat penegak perda dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Penindakan tegas premanisme dan tawuran sejak dini dapat mencegah eskalasi masalah dan memberikan rasa aman bagi warga Jakarta.

Justin Adrian Untayana mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki puluhan ribu petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Sumber daya manusia yang besar ini seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah ibu kota.

Selain itu, Justin juga menyoroti hibah besar kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mencapai Rp315 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dana yang tidak kecil ini dialokasikan untuk koordinasi lintas aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Alokasi anggaran yang signifikan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI terhadap keamanan, namun efektivitas penggunaannya perlu dipertanyakan jika aksi premanisme dan tawuran masih terus terjadi. Oleh karena itu, penindakan tegas premanisme dan tawuran harus menjadi prioritas utama.

Legislator tersebut meminta Pemprov DKI untuk bersikap tegas dan serius dalam menghadapi premanisme. Hal ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pajak warga Jakarta yang telah dibayarkan.

Justin Adrian Untayana khawatir bahwa belanja miliaran rupiah untuk keamanan akan menjadi sia-sia jika Pemprov DKI tidak mampu menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, penindakan tegas premanisme dan tawuran bukan hanya soal menjaga ketertiban, tetapi juga tentang akuntabilitas penggunaan dana publik dan perlindungan hak-hak warga.

Sumber: AntaraNews