raperda

Pemkab dan DPRD Jember sepakati lima Raperda menjadi Perda. Langkah strategis ini perkuat tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Jember.

DPRD Kota Banjarmasin bersama pemerintah setempat sedang mematangkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Inisiatif ini bertujuan menanamkan nilai persatuan serta nasionalisme di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Magetan mengajukan dua Raperda penting ke DPRD, meliputi Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan payung hukum bagi pelaku usaha kecil di Magetan.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan DPRD bersinergi mendukung Raperda Pengelolaan Kelompok Tani, langkah strategis demi kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meluncurkan layanan keluarga terpadu, sebuah inisiatif "One Stop Family Service" untuk memberikan edukasi serta konsultasi komprehensif bagi seluruh warga Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dan disetujui.

DPRD Kota Tangerang segera kebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Jaringan Utilitas terpadu. Inisiatif ini bertujuan mempercepat perbaikan kota dan menjaga keselamatan warga, dengan target realisasi pada semester pertama ta

DPRD Kota Probolinggo sukses menuntaskan Penetapan Lima Raperda krusial jelang akhir tahun 2025, siap menjadi payung hukum baru bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

DPRD Jawa Barat secara resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda penting, termasuk pajak daerah dan sumber daya air, hingga akhir 2025 demi regulasi berpihak masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2026, yang difokuskan pada percepatan peningkatan layanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Batu Nurochman memprioritaskan Peningkatan Layanan Dasar Kota Batu melalui pembahasan tiga Raperda strategis yang menyasar tata kelola desa, perlindungan perempuan dan anak, serta penataan fasilitas publik. Apa saja dampaknya bagi warga?

DPRD Bantul bersama Pemkab menargetkan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda pada 2026. Penasaran apa saja inisiatif baru yang akan disahkan dan bagaimana prosesnya?

Ketua Pansus KTR, Farah Savira mengatakan pembahasan rampung dengan menghasilkan 27 pasal dan 9 bab.

DPRD Bali mendesak Pemprov Bali menyusun analisis investasi PKB Bali yang lebih detail, terutama terkait penambahan modal Rp900 miliar. Apa alasannya dan bagaimana dampaknya?

DPRD Kuningan bergerak cepat dengan mengajukan dua raperda inisiatif untuk memperkuat perlindungan produk unggulan dan budaya lokal, membuka potensi ekonomi baru di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serius wujudkan Payung Hukum Ponpes Sidoarjo, memastikan 192 pondok pesantren dan 15.000 santri mendapat dukungan penuh. Simak dampaknya bagi mereka!

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendesak pembentukan Perda Kesetaraan Gender Gorontalo untuk memastikan hak asasi perempuan dan laki-laki setara. Mengapa regulasi ini dianggap krusial?

Bapemperda DPRD Jabar berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai Raperda Penyesuaian Pajak Daerah, sebuah langkah krusial di tengah efisiensi anggaran pusat yang berpotensi memengaruhi masyarakat luas.

DPRD Kalsel serius garap Raperda Penambahan Modal Bank Kalsel. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pemkab dan DPRD Tabanan menekankan peran vital Perusda Tabanan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan UMKM, khususnya di sektor pertanian. Simak detail komitmennya!