Raperda

DPRD Kota Probolinggo sukses menuntaskan Penetapan Lima Raperda krusial jelang akhir tahun 2025, siap menjadi payung hukum baru bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

DPRD Jawa Barat secara resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda penting, termasuk pajak daerah dan sumber daya air, hingga akhir 2025 demi regulasi berpihak masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2026, yang difokuskan pada percepatan peningkatan layanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Batu Nurochman memprioritaskan Peningkatan Layanan Dasar Kota Batu melalui pembahasan tiga Raperda strategis yang menyasar tata kelola desa, perlindungan perempuan dan anak, serta penataan fasilitas publik. Apa saja dampaknya bagi warga?

DPRD Bantul bersama Pemkab menargetkan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda pada 2026. Penasaran apa saja inisiatif baru yang akan disahkan dan bagaimana prosesnya?

Ketua Pansus KTR, Farah Savira mengatakan pembahasan rampung dengan menghasilkan 27 pasal dan 9 bab.

DPRD Bali mendesak Pemprov Bali menyusun analisis investasi PKB Bali yang lebih detail, terutama terkait penambahan modal Rp900 miliar. Apa alasannya dan bagaimana dampaknya?

DPRD Kuningan bergerak cepat dengan mengajukan dua raperda inisiatif untuk memperkuat perlindungan produk unggulan dan budaya lokal, membuka potensi ekonomi baru di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serius wujudkan Payung Hukum Ponpes Sidoarjo, memastikan 192 pondok pesantren dan 15.000 santri mendapat dukungan penuh. Simak dampaknya bagi mereka!

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendesak pembentukan Perda Kesetaraan Gender Gorontalo untuk memastikan hak asasi perempuan dan laki-laki setara. Mengapa regulasi ini dianggap krusial?