Pemkab Lombok Timur Usulkan Ribuan Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor mengumumkan 229 guru akan mengikuti Program PPG Guru untuk tahun 2025/2026, bertujuan mencetak pendidik profesional yang kompeten.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya keras mengatasi kekurangan guru di Cianjur yang mencapai 6.444 orang. Bagaimana strategi Pemkab Cianjur memenuhi kebutuhan tenaga pengajar?

Kabar baik bagi dunia pendidikan! Pemkot Semarang memastikan tidak akan ada lagi Guru Honorer mulai tahun 2026, karena semua akan diangkat menjadi PPPK penuh atau paruh waktu.

Dinas Pendidikan Lebak aktif mendorong guru SD dan SMP untuk mengikuti program PPG demi peningkatan kompetensi dan Sertifikasi Guru Lebak, guna menjamin profesionalisme serta kesejahteraan.

Melalui rekrutmen PPPK guru honorer yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000 per bulan bisa menikmati gaji dan tunjangan setara guru PNS.

DPRD Gorontalo Utara mendesak pemerintah daerah dan Kemenag memperjuangkan status 60 guru madrasah honorer menjadi PPPK, demi kepastian nasib dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Pemkot Bima serius memperjuangkan Aspirasi Guru Swasta PPPK yang telah lama mengabdi ke pemerintah pusat, membuka harapan baru bagi kesetaraan kesejahteraan. Akankah berhasil?

Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.

Pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan (tendik) ASN PPPK paruh waktu hanya berlaku pada tahun a

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK di SD Inpres Kaniti Kupang, menegaskan pentingnya peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya guru dan tenaga teknis, namun kepastian pencairan THR PPPK Paruh

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyerukan agar kepala sekolah adaptif inovatif menghadapi era digital, sekaligus mendorong implementasi program Sipatas dan menjamin kesejahteraan guru PPPK.

Pemerintah Kabupaten Cianjur tak segan menjatuhkan sanksi berat, bahkan pemecatan, bagi ASN Cianjur Judi Online. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparatur negara.

Pemerintah Kabupaten Bandung serius mengupayakan penguatan tenaga pendidik dengan audiensi ke Kemendikdasmen. Simak langkah konkret Pemkab Bandung untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengirimkan 101 kafilah terbaiknya untuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi NTB 2026, menargetkan posisi tiga besar dengan persiapan matang.

Kabupaten Lombok Timur, NTB, ditunjuk sebagai pilot project program Wajib Belajar 13 Tahun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menandai komitmen serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pelaku usaha di Lombok Timur diimbau segera mengurus Izin PBG. Langkah ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha.

Inovasi Pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya NTB tematik senilai Rp300 juta per desa, berhasil memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Simak dampaknya!

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatat Pertumbuhan Ekonomi Lombok Timur mencapai angka impresif 7 persen hingga pertengahan 2026, menjadikannya yang tertinggi di Pulau Lombok. Apa saja faktor pendorong di balik capaian luar biasa ini?

Pelaku diduga menjanjikan titik lokasi, pembangunan fasilitas dapur, hingga operasional SPPG dengan meminta sejumlah uang dari korban.