Tenaga Pendidik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Polres Kerinci berhasil meringkus seorang guru PPPK berinisial YA atas dugaan pencabulan anak di bawah umur di lingkungan sekolah, memicu kekhawatiran orang tua dan komitmen penegakan hukum.

Sebanyak 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengajukan cuti haji untuk tahun 2026, didominasi oleh tenaga pendidik. Simak detail jadwal dan imbauan BKPSDM terkait ASN Ponorogo Cuti Haji ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan dukungan penuh untuk Pembangunan PAUD Mimika dan Taman Kanak-Kanak (TK) di seluruh wilayah, sebagai langkah krusial mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Simak detail prioritas dan tantangann

Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Lombok Tengah akan menerima gaji mereka yang tertunda, dengan anggaran disiapkan dalam APBD Perubahan 2026.

Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah menyerahkan santunan sebesar Rp150 juta dari PGRI dan Dinas Pendidikan sebagai wujud **santunan guru korban kebakaran Sidrap**, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap dua tenaga pendidik yang tertimpa musibah.

Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur (BKD Kaltim) menegaskan jaminan keberlanjutan PPPK Kaltim, memastikan ribuan pegawai tetap bekerja maksimal di tengah isu efisiensi anggaran, menepis kekhawatiran pemangkasan.

Sebanyak 1.500 tenaga pendidik di Cianjur mengembalikan dana tambahan penghasilan (tamsil) ke Pemkab Cianjur. Pengembalian Tamsil Guru Cianjur ini terjadi setelah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah pusat akhirnya dicairkan, menyebabkan adanya ke

Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengusulkan perubahan status 4.876 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, demi meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kekurangan SDM.

PGRI Natuna merayakan HUT ke-80 dengan Lomba Video Pembelajaran antarguru, mendorong kreativitas dan inovasi pendidik di wilayah perbatasan demi kualitas pendidikan.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan SK kepada 111 PPPK Tahap II, menekankan pentingnya integritas ASN dan profesionalitas demi pelayanan publik yang berkualitas di Bantul.

Sebanyak 4.591 tenaga honorer di Lombok Tengah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPPK Paruh Waktu 2025. Simak detail proses kelulusan dan nasib insentif mereka!

Sempat disebut 'beban negara', benarkah guru aset bangsa? Simak bagaimana pemerintah menjaga kesejahteraan tenaga pendidik melalui strategi fiskal dan inovasi pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran.