Lombok Timur Jadi Percontohan Nasional Program Wajib Belajar 13 Tahun
Kabupaten Lombok Timur, NTB, ditunjuk sebagai pilot project program Wajib Belajar 13 Tahun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menandai komitmen serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi menjadi percontohan nasional untuk program Wajib Belajar 13 Tahun yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Penunjukan ini menegaskan peran strategis Lombok Timur dalam upaya pemerintah pusat meningkatkan akses serta mutu pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Program ini bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan fondasi pendidikan yang kuat dan komprehensif.
Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Lalu Jauhari Marjan, menyatakan bahwa Lombok Timur ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam program penting ini.
Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Lombok Timur
Lalu Jauhari Marjan menjelaskan bahwa program Wajib Belajar 13 Tahun ini merupakan salah satu prioritas nasional dari sembilan prioritas pembangunan jangka menengah. Ia menambahkan, sebelum pusat mengampanyekan, Lombok Timur sudah menyosialisasikan program ini.
Program ini secara spesifik mencakup satu tahun pendidikan pra-sekolah atau PAUD, enam tahun Sekolah Dasar (SD), tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tiga tahun Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Ini merupakan perluasan dari program wajib belajar sebelumnya yang dikenal 9 tahun dan 12 tahun.
Sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 13 Tahun telah gencar dilakukan sejak Desember 2025 oleh Bidang PAUD bersama Ketua Pokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD Kabupaten Lombok Timur. Ke depan, anak yang lulus PAUD kemungkinan akan mendapat sertifikat atau ijazah sebagai syarat masuk SD.
Peran PAUD dan PKBM dalam Mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun
Lombok Timur memiliki jumlah lembaga PAUD sebanyak 1.119, yang berdasarkan data Kemendikdasmen, sudah mencukupi untuk wilayah yang luas dan padat penduduk ini. Meskipun demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menolak jika ada pihak yang ingin membuka layanan PAUD baru.
Selain pendidikan formal, peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga sangat vital dalam mendukung Wajib Belajar 13 Tahun. Lombok Timur memiliki 49 PKBM dan lembaga kursus serta pelatihan untuk pendidikan nonformal.
PKBM menyelenggarakan pendidikan kesetaraan seperti Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Lalu Jauhari Marjan menyebutkan bahwa sebelum mengikuti Paket A, ada tahapan keaksaraan dasar dan lanjutan untuk warga yang tidak melanjutkan sekolah.
Ia menegaskan, “Peran PKBM sangat penting karena masih banyak masyarakat yang butuh layanan. Program ini akan terus dilakukan dalam menuntaskan buta aksara.”
Komitmen Bersama untuk Masa Depan Pendidikan di Lombok Timur
Lalu Jauhari Marjan menekankan bahwa program Wajib Belajar 13 Tahun ini akan menjadi tugas bersama. Ia mengatakan, “Tidak hanya tugas pemerintah atau birokrasi, tetapi seluruh masyarakat untuk mengenal pentingnya wajib belajar 13 bagi generasi penerus bangsa di Lombok Timur.”
Komitmen kolektif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan dukungan penuh dan partisipasi aktif, Lombok Timur diharapkan dapat menjadi model keberhasilan implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
Sumber: AntaraNews