Wapres Gibran Janjikan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di SD Inpres Kaniti Kupang

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan guru kontrak (PPPK) di seluruh Indonesia. Janji ini disampaikan langsung oleh Wapres Gibran saat kunjungannya ke SD Inpres Kaniti, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 6 April.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memantau langsung kondisi fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar di daerah. Gibran berinteraksi langsung dengan para guru dan kepala sekolah, mendengarkan aspirasi serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa.

Fokus utama janji Wapres adalah memastikan tidak ada guru, terutama yang berstatus honorer dan PPPK, yang dirumahkan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat peran vital para pendidik dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kupang.

Komitmen Wapres Terhadap Kesejahteraan Guru Honorer

Dalam dialognya dengan para guru di SD Inpres Kaniti, Wapres Gibran mengakui bahwa masih banyak kekurangan terkait kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang berstatus PPPK dan honorer. Ia menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini.

Gibran juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan tersebut. Ia menyebutkan bahwa perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu telah dikirim untuk berdiskusi panjang dengan Gubernur NTT.

Inti dari diskusi ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada guru yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, terlepas dari status kepegawaian mereka. Menurut Wapres, semua guru memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak-anak Indonesia, termasuk siswa-siswi di SD Inpres Kaniti.

Apresiasi dan Harapan dari SD Inpres Kaniti

Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolahnya. Ia berterima kasih atas renovasi yang telah membuat bangunan sekolah menjadi lebih layak untuk kegiatan belajar-mengajar.

Namun, Yuliana juga tidak ragu menyampaikan kekhawatirannya terkait nasib para guru PPPK di sekolahnya. Ia mengungkapkan harapannya agar tidak ada tenaga pendidik yang dirumahkan, mengingat ada 10 guru PPPK di SD Inpres Kaniti.

Menurut Yuliana, jika 10 guru tersebut dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti akan sangat terganggu. Pernyataan ini menyoroti dampak signifikan dari keberadaan guru honorer dan PPPK terhadap keberlangsungan pendidikan di daerah.

Revitalisasi dan Dukungan Pemerintah untuk Pendidikan

Kunjungan Wapres Gibran ke SD Inpres Kaniti pada Senin, 6 April, merupakan yang kedua kalinya, setelah kunjungan pertamanya pada Mei 2025. Pada kunjungan pertama, Gibran menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada guru dan anak-anak murid.

SD Inpres Kaniti sendiri merupakan salah satu sekolah yang direnovasi oleh pemerintah pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi sekolah ini berlangsung selama 90 hari kerja, mulai dari 1 Oktober 2025 hingga 29 Desember 2025.

Renovasi tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, tiga ruang kelas baru, satu ruang administrasi, satu rumah dinas guru, dan satu unit toilet. Setelah meninjau hasil renovasi, Gibran juga menyempatkan diri untuk memotivasi para siswa agar lebih semangat belajar di fasilitas yang sudah lebih baik.

Saat ini, SD Inpres Kaniti memiliki total 420 siswa yang terbagi dalam 16 rombongan belajar. Proses belajar-mengajar didukung oleh 25 guru dan dua tenaga kependidikan, menunjukkan besarnya kebutuhan akan tenaga pengajar yang stabil dan sejahtera.

Sumber: AntaraNews