KPK OTT di Cilacap, 27 Orang Termasuk Bupati Syamsul Auliya

KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan, mengungkap modus Bupati Cilacap korupsi dengan memeras SKPD demi THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, di mana 23 satuan kerja daerah diduga menyetorkan uang. Simak detail pengungkapan kasus ini yang mengejutkan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.

Budi merinci, 13 pihak tersebut, selain bupati ada juga sekda dan para pejabat struktural di kabupaten tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesembilan tahun 2026, mengamankan 27 orang termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Simak detail penangkapan dan perkembangan kasus OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, menyita uang tunai terkait dugaan penerimaan proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segel dua ruangan di kompleks Sekretariat Daerah Cilacap menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap. Diduga kuat terkait penerimaan dari proyek-proyek daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di wilayah tersebut, menjadi OTT kesembilan di tahun 2026.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat siang dan kini menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas, memicu pertanyaan tentang kasus yang melibatkannya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan penghormatan terhadap proses hukum terkait kadernya, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang terjaring OTT KPK. Apa implikasinya bagi partai dan pejabat daerah?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan sejumlah pejabat. Mereka kini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di Kab

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, ditangkap oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan baru-baru ini.

Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dana THR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber uang yang disetorkan kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman, termasuk potensi keterlibatan pihak swasta dalam kasus pemerasan THR ini.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda, yang dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat proses penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepala daerah tidak perlu lagi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada TNI dan Polri karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kasus pemerasan Bupati Cila

Mendagri menilai kegiatan tersebut memberikan berbagai manfaat. Pertama, mempertahankan budaya tenun.

GFC Series 2 hadir dengan konsep sportainment yang lebih besar, lebih megah, dan lebih menarik dibandingkan seri sebelumnya.

Menurut Tri, generasi muda saat ini akan menjadi penerus pembangunan bangsa pada masa mendatang.

Upaya komunikasi itu tidak mendapat respons seperti yang diharapkan.

Proyek tersebut akan dikerjakan bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta.

Akibat dianiaya, Yuvita menderita luka parah di sejumlah bagian tubuhnya.