KPK Dalami Penerbitan IMB PT SMJL dalam Kasus Korupsi LPEI, Libatkan Empat Saksi Penting

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus Korupsi LPEI, sehingga total delapan orang kini terlibat. Simak peran masing-masing tersangka dan perkembangan penyidikannya yang merugikan negara hingga Rp919 miliar.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus mendalami kasus Korupsi LPEI dengan menyita aset fantastis mulai dari kebun sawit hingga mobil mewah, mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp919 miliar. Simak detail lengkapnya di sini.

KPK Dalami Penjualan Saham LPEI terkait dugaan korupsi fasilitas kredit. Seorang saksi diperiksa mengenai kepemilikan dan proses penjualan saham perusahaan debitur. Berapa kerugian negara?

Lembaga juga menegaskan siap bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyelesaian perkara secara transparan.

Dalam perkara ini, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai Rp11,7 triliun.

Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, KPK telah mencekal empat orang keluar negeri terkait kasus tersebut.

Salah satu pihak ditetapkan menjadi tersangka kasus LPEI adalah penyelenggara negara.

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.

Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Petinggi Grup Bara Jaya Utama (BJU), Hendarto, didakwa merugikan negara Rp1,06 triliun dan 49,88 juta dolar AS dalam kasus Korupsi LPEI. Simak modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini.

KPK mengungkapkan kode 'Zakat' yang jadi pintu masuk korupsi Lembaga Pembiayaan Eskpor Indoensia (LPEI).

Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan

Kejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.

Enam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).