Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus Korupsi LPEI, sehingga total delapan orang kini terlibat. Simak peran masing-masing tersangka dan perkembangan penyidikannya yang merugikan negara hingga Rp919 miliar.

KPK Dalami Penjualan Saham LPEI terkait dugaan korupsi fasilitas kredit. Seorang saksi diperiksa mengenai kepemilikan dan proses penjualan saham perusahaan debitur. Berapa kerugian negara?

Lembaga juga menegaskan siap bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyelesaian perkara secara transparan.

Aspidsus Kejati Jakarta Haryoko Ari Prabowo menyampaikan, kasus dugaan korupsi di lingkungan LPEI ini ditangani penyidik sejak 2 September 2025 lalu.

Dalam perkara ini, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai Rp11,7 triliun.

Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, KPK telah mencekal empat orang keluar negeri terkait kasus tersebut.

Salah satu pihak ditetapkan menjadi tersangka kasus LPEI adalah penyelenggara negara.

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Perusahaan terindikasi fraud itu bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) intensifkan penyelidikan kasus reklamasi Amahami di Kota Bima, memeriksa belasan pejabat terkait dugaan korupsi penerbitan 28 sertifikat hak milik di lahan reklamasi dan menelusuri dokumen dari BPN.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan kesaksian penting di KPK terkait kasus kuota haji yang menyeret namanya dan mantan staf khusus, Ishfah Abidil Aziz. Kasus ini diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah dan menjadi sorotan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, memicu pertanyaan besar.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) mengingatkan mantan petinggi PT Bangun Banua untuk kooperatif dalam penyelidikan dugaan korupsi yang berpotensi merugikan daerah.

Penggeledahan ini merupakan buntut dari dugaan korupsi program pelatihan tenaga kerja tahun anggaran 2022-2024. Penyidik mengamankan dua koper dokumen.

Penggeledahan yang berlangsung selama lima jam tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi program pelatihan tenaga kerja.

Budi merinci, para saksi diperiksa diketahui berstatus aparat penegak hukum, yaitu Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

Budi menjelaskan, circle tersebut dimungkinkan ada dalam berbagai peran atau posisi.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan OTT KPK terhadap bupati nonaktif menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di Tulungagung, meskipun menimbulkan trauma bagi ASN.

Langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari strategi untuk memaksimalkan dampak ekonomi sekaligus pencegahan korupsi.