LIVE

Kasus Korupsi LPEI Rp11,7 Trilliun, Kode 'Zakat' jadi Permintaan Direksi ke Debitur

KPK mengungkapkan kode 'Zakat' yang jadi pintu masuk korupsi Lembaga Pembiayaan Eskpor Indoensia (LPEI).

kpk
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit di LPEI, berpotensi merugikan negara hingga Rp11,7 triliun, melibatkan 11 debitur dari berbagai sektor.
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit di LPEI, berpotensi merugikan negara hingga Rp11,7 triliun, melibatkan 11 debitur dari berbagai sektor. (© 2025 Antaranews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kode 'Zakat' yang jadi pintu masuk korupsi Lembaga Pembiayaan Eskpor Indoensia (LPEI) senilai Rp11,7 triliun. Kode 'Zalat' itu permintaan dari Direksi LPEI ke para debiturnya senilai 2,5 hingga 5 persen dari kredit yan diberikan.

"Kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya 'uang zakat' ya yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut," ujar Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sukmo kepada wartawan, Selasa (4/3).

Budi mengukapkan temuan adanya kode 'uang Zakat' itu juha sesuai dari keterangan saksi dan barang bukit eletronik yang didapatkannya dan telah disita.

"Kurang lebihnya seperti itu, besarannya antara 2,5 sampai lima persen dari kredit yang diberikan kembali lagi kepada para direksi di LPEI," ujar Budi.

Berdasarkan temuan itu, KPK menetapkan Direktur LPEI Dwi Wahyudi (DW) sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 11 debitur salah satunya kepada PT Petro Energy (PE) senilai Rp11,7 triliun.

Tersangka Lain

Selain Dwi, KPK juga menetapkan empat orang lainnya yakni Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawa; Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy; Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy; dan Susy mira dewi sugiarta (Direktur PT Petro Energy).

"Di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 Debitur ini, berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp11,7 triliun," kata Budi.

Direktur LPEI diduga melakukan kongkalingkong dengan PT PE dalam proses pemberian kredit dimana penggunaannya tidak sesuai dengan standar.

Pencairan kredit itu juga dipaksakan oleh LPEI yang padahal PT PE masuk dalam kategori tidak layak menerima pencairan.

"PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," beber Sukmo.

Namun demikian, KPK belum melakukan penahanan kepada kelima tersangka dengan alasan masih melengkapi barang bukti.

"Saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap para Tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini," tutup Sukmo.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Survei Puspoll: 6 Program Pemerintah yang Dianggap Penting Rakyat

{{caption}}
Survei: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Prabowo Capai 64,8 Persen

{{caption}}
Modal Hadiah Lomba, Eks Persit Ini Bawa Soya Ayu Masuk Indomaret

{{caption}}
Top 3 News: Prabowo Sebut Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Mensesneg Luruskan Ucapan Prabowo soal Pemimpin Terpilih

{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

Topik Terkait
{{caption}}
Terungkap! KPK Dalami Penjualan Saham LPEI, Saksi Ungkap Kepemilikan Perusahaan Debitur

KPK Dalami Penjualan Saham LPEI terkait dugaan korupsi fasilitas kredit. Seorang saksi diperiksa mengenai kepemilikan dan proses penjualan saham perusahaan debitur. Berapa kerugian negara?

KPK
{{caption}}
LPEI Tegaskan Siap Dukung Proses Hukum dan Jaga Tata Kelola

Lembaga juga menegaskan siap bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyelesaian perkara secara transparan.

Kejati
{{caption}}
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi LPEI, Negara Rugi Rp11,7 Triliun

Dalam perkara ini, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai Rp11,7 triliun.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Giliran KPK Ungkap Korupsi LPEI Senilai Rp11,7 Triliun, Direkturnya Jadi Tersangka

Tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 11 debitur

KPK
{{caption}}
KPK Cegah Lagi 3 Orang Keluar Negeri Terkait Kasus Korupsi LPEI

Sebelumnya, KPK telah mencekal empat orang keluar negeri terkait kasus tersebut.

Korupsi LPEI
{{caption}}
KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun

Salah satu pihak ditetapkan menjadi tersangka kasus LPEI adalah penyelenggara negara.

kasus korupsi lpei
{{caption}}
Kejagung Bakal Periksa Pejabat LPEI Terkait Dugaan Fraud Rp2,5 Triliun Empat Perusahaan

Pemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.

Kejagung
{{caption}}
Penjalasan KPK Terkait Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Bea Cukai

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

berita update
{{caption}}
KPK Lelang Barang Rampasan Kasus Taspen dan Kemnaker, Ini Waktunya

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

kasus korupsi kemnaker
{{caption}}
KPK Jelaskan Alasan Penahanan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Dibantarkan di Rumah Sakit

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

berita update
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali, Amankan Sejumlah Barang Bukti

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

berita update
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi
{{caption}}
Petinggi Grup BJU Didakwa Rugikan Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Korupsi LPEI

Petinggi Grup Bara Jaya Utama (BJU), Hendarto, didakwa merugikan negara Rp1,06 triliun dan 49,88 juta dolar AS dalam kasus Korupsi LPEI. Simak modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini.

bara jaya utama
{{caption}}
Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi LPEI, Total Delapan Orang Terlibat

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus Korupsi LPEI, sehingga total delapan orang kini terlibat. Simak peran masing-masing tersangka dan perkembangan penyidikannya yang merugikan negara hingga Rp919 miliar.

kasus korupsi
{{caption}}
Kejati DKI Sita Aset Fantastis Terkait Kasus Korupsi LPEI Senilai Rp919 Miliar

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus mendalami kasus Korupsi LPEI dengan menyita aset fantastis mulai dari kebun sawit hingga mobil mewah, mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp919 miliar. Simak detail lengkapnya di sini.

ekspor nasional
{{caption}}
KPK Dalami Penerbitan IMB PT SMJL dalam Kasus Korupsi LPEI, Libatkan Empat Saksi Penting

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penerbitan IMB PT SMJL yang diduga cacat hukum, terkait kasus korupsi LPEI yang merugikan negara triliunan rupiah.

bppt kapuas
{{caption}}
Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi LPEI ke KPK

Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

kejagung
{{caption}}
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi LPEI

Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan

korupsi