Kasus Korupsi LPEI Rp11,7 Trilliun, Kode 'Zakat' jadi Permintaan Direksi ke Debitur

KPK Dalami Penjualan Saham LPEI terkait dugaan korupsi fasilitas kredit. Seorang saksi diperiksa mengenai kepemilikan dan proses penjualan saham perusahaan debitur. Berapa kerugian negara?

Lembaga juga menegaskan siap bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyelesaian perkara secara transparan.

Dalam perkara ini, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai Rp11,7 triliun.

Tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 11 debitur

Sebelumnya, KPK telah mencekal empat orang keluar negeri terkait kasus tersebut.

Salah satu pihak ditetapkan menjadi tersangka kasus LPEI adalah penyelenggara negara.

Pemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Petinggi Grup Bara Jaya Utama (BJU), Hendarto, didakwa merugikan negara Rp1,06 triliun dan 49,88 juta dolar AS dalam kasus Korupsi LPEI. Simak modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus Korupsi LPEI, sehingga total delapan orang kini terlibat. Simak peran masing-masing tersangka dan perkembangan penyidikannya yang merugikan negara hingga Rp919 miliar.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus mendalami kasus Korupsi LPEI dengan menyita aset fantastis mulai dari kebun sawit hingga mobil mewah, mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp919 miliar. Simak detail lengkapnya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penerbitan IMB PT SMJL yang diduga cacat hukum, terkait kasus korupsi LPEI yang merugikan negara triliunan rupiah.

Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan