LIVE

KPK Dalami Keterlibatan Legislator Ponorogo dalam Kasus Korupsi Bupati Sugiri Sancoko

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mendalami keterlibatan legislator Ponorogo dalam kasus dugaan korupsi Bupati Sugiri Sancoko. Penyelidikan ini berfokus pada persetujuan proyek dan penganggaran di lingkungan Pemkab Ponorogo.

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mendalami keterlibatan legislator Ponorogo dalam kasus dugaan korupsi Bupati Sugiri Sancoko. Penyelidikan ini berfokus pada persetujuan proyek dan penganggaran di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mendalami keterlibatan legislator Ponorogo dalam kasus dugaan korupsi Bupati Sugiri Sancoko. Penyelidikan ini berfokus pada persetujuan proyek dan penganggaran di lingkungan Pemkab Ponorogo. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami potensi keterlibatan anggota legislatif dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko. Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik rasuah di lingkungan pemerintahan daerah tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pendalaman ini akan fokus pada nilai-nilai proyek di Kabupaten Ponorogo. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan atau pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Minggu.

Menurut Asep, pendalaman peran legislatif sangat krusial mengingat persetujuan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak hanya melibatkan eksekutif. Proses penganggaran dan pelaksanaan proyek juga memerlukan persetujuan dari pihak legislatif. Oleh karena itu, KPK memandang perlu untuk menelusuri lebih jauh peran serta para wakil rakyat dalam kasus ini.

Fokus Penyelidikan pada Proyek dan Penganggaran

KPK secara khusus akan mendalami peran legislator Ponorogo terkait persetujuan proyek-proyek yang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Keterlibatan legislatif dalam proses ini menjadi sorotan utama, mengingat setiap proyek memerlukan legitimasi dari lembaga perwakilan rakyat. Pendalaman ini diharapkan dapat mengungkap apakah ada intervensi atau penyalahgunaan wewenang dari pihak legislatif.

“Kami juga akan mendalami ke sana dari nilai-nilai proyek yang ada di Kabupaten Ponorogo, khususnya apakah nanti ada penyimpangan atau tidak,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Penyelidikan ini mencakup evaluasi terhadap proses tender, penetapan anggaran, hingga pelaksanaan fisik proyek. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Asep menjelaskan bahwa persetujuan proyek di Kabupaten Ponorogo tidak hanya berasal dari eksekutif, tetapi juga melibatkan legislatif dalam penganggaran. Oleh karena itu, potensi keterlibatan legislator dalam praktik korupsi menjadi fokus pendalaman KPK. Penelusuran ini akan mencakup dokumen-dokumen penganggaran serta proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek tersebut.

Penetapan Tersangka dalam Kasus Bupati Ponorogo

Sebelumnya, pada 9 November lalu, KPK telah mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan ini menjadi langkah awal dalam pengungkapan kasus korupsi yang lebih luas. Keempat tersangka ini diduga memiliki peran sentral dalam praktik rasuah yang terjadi.

Empat tersangka yang telah ditetapkan adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo. Mereka diduga terlibat dalam berbagai klaster tindak pidana korupsi yang berbeda. Kasus ini menunjukkan kompleksitas jaringan korupsi di tingkat daerah.

Dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono, dengan Yunus Mahatma sebagai pemberi suap. Sementara itu, untuk klaster dugaan suap dalam proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, Sugiri Sancoko bersama Yunus Mahatma menjadi penerima suap, dan Sucipto sebagai pemberi suap. Klaster terakhir adalah dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, di mana Sugiri Sancoko menjadi penerima suap dari Yunus Mahatma. Rangkaian dugaan ini menunjukkan pola korupsi yang terstruktur.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

KPK
{{caption}}
KPK Panggil Pejabat Ponorogo, Dalami Kasus Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan memanggil sejumlah pejabat Ponorogo, termasuk pimpinan SKPD dan anggota DPRD.

Jawa Timur
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Hasil Pemeriksaan 80 Saksi Kasus Suap Jabatan dan Gratifikasi di Ponorogo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan pemeriksaan terhadap 80 saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, Jawa Timur, untuk mendalami mekanisme mutasi ASN dan pengadaan RSUD.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Suap Sugiri Sancoko Libatkan Kerabat di Ponorogo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan suap yang melibatkan mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diduga memanfaatkan kerabatnya sebagai perantara penerimaan uang. Kasus dugaan suap Sugiri Sancoko ini membuat pembaca penasaran.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Enam Lokasi di Ponorogo, Termasuk Rumah Bupati Terkait Suap Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan **penggeledahan KPK Ponorogo** di enam lokasi, termasuk rumah dinas Bupati dan Kantor Sekda, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di Pemkab Ponorogo.

KPK
{{caption}}
KPK Sita Uang Tunai di Rumah Dinas Bupati Ponorogo, Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi

KPK sita uang tunai dari rumah dinas Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Penemuan ini menjadi petunjuk penting dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

KPK
{{caption}}
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Ponorogo, Termasuk Bupati Sugiri Sukoco

Status tersebut ditetapkan setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif selama 1 x 24 jam pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Pengadaan Monumen Reog Ponorogo Usai Bupati Jadi Tersangka Suap

KPK mendalami proyek pengadaan Monumen Reog Ponorogo dan seluruh pengadaan barang/jasa lain di Kabupaten Ponorogo menyusul penetapan Bupati Sugiri Sancoko sebagai tersangka suap.

KPK Dalami Monumen Reog Ponorogo
{{caption}}
KPK Dalami Cara Sekda Ponorogo Agus Pramono Pertahankan Jabatan 12 Tahun di Tengah Kasus Suap

KPK terus mendalami bagaimana Sekda Ponorogo Agus Pramono mampu mempertahankan jabatannya selama 12 tahun, di tengah penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Kemungkinan Suap Bupati Ponorogo di Dinas Lain, Kasus Terus Berkembang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mendalami kemungkinan adanya suap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di dinas-dinas lain, memperluas cakupan penyidikan kasus korupsi.

KPK Dalami Suap Bupati Ponorogo
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Suap Bupati Ponorogo, Tidak Hanya Terbatas pada Tiga Klaster Awal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerima suap dari berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada tiga klaster yang telah diungkap. Penyelidikan atas dugaan suap Bupati Ponorogo terus berlanjut.

KPK
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Usul Minta Tambahan Anggaran Nyaris Rp1 Triliun

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

kpk
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update
{{caption}}
Kasus Korupsi Tunjangan Rumah DPRD Indramayu, Wabup Syaefudin Akhirnya Penuhi Panggilan Kejati

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

berita kontributor
{{caption}}
Diperiksa 13 Jam, Kadis Perkimtan Gowa Berakhir di Balik Jeruji

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

berita kontributor
{{caption}}
Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

fuad hasan masyhur
{{caption}}
Sidang Korupsi Sudewo Dikawal Ribuan Pendukung, Klaim Mantan Bupati Tak Bersalah

Dengan membawa spanduk merupakan dukungan moral untuk Sudewo dan Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken.

berita kontributor
{{caption}}
Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

jemaah haji
{{caption}}
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Sony Sonjaya Terkait Permohonan Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

jampidsus