Kemenkumham Kalbar Matangkan Peresmian PosbankumDes/Kel, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kemenkumham Kalbar gencar mematangkan peresmian PosbankumDes/Kel di seluruh wilayahnya. Program ini hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses keadilan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat tengah mematangkan persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PosbankumDes/Kel) di seluruh wilayahnya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan sinergi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memastikan akses keadilan yang merata bagi setiap warga. Peresmian ini dijadwalkan akan menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum di Bumi Khatulistiwa.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa PosbankumDes/Kel merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap warga memperoleh akses keadilan tanpa kecuali. "PosbankumDes/Kel adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap warga, tanpa kecuali, memperoleh akses keadilan. Kami memastikan seluruh aspek persiapan berjalan optimal, mulai dari pelatihan paralegal, sinergi lintas sektor, hingga kesiapan teknis pelaksanaan peresmian," kata Jonny Pesta Simamora di Pontianak. Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem keadilan restoratif di tingkat desa dan kelurahan.

Rencananya, peresmian Pos Bantuan Hukum se-Kalimantan Barat akan dilaksanakan pada 4 Desember 2025 oleh Gubernur Kalimantan Barat. Acara tersebut akan disertai rangkaian kegiatan seperti tarian penyambutan, sambutan pejabat, pemukulan gong, penyerahan piagam penghargaan, serta penandatanganan kerja sama pembinaan PosbankumDes/Kel. Inisiatif ini berfokus pada pendekatan people-centered justice, menjangkau masyarakat rentan dan kurang mampu.

Memastikan Akses Keadilan Merata hingga Tingkat Desa

Jonny Pesta Simamora menekankan bahwa PosbankumDes/Kel bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan perubahan. "Ini bukan hanya program, tetapi gerakan perubahan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat desa dan kelurahan memiliki tempat untuk mencari penyelesaian masalah hukum secara cepat, murah, dan humanis," tuturnya. Keberadaan PosbankumDes/Kel di setiap daerah diharapkan menjadi fondasi kuat bagi reformasi hukum di Kalimantan Barat.

Program ini merupakan implementasi agenda reformasi hukum nasional melalui Astacita Presiden Prabowo, khususnya poin ketujuh yang menitikberatkan pada pendekatan people-centered justice. PosbankumDes/Kel dirancang untuk memperluas layanan hukum inklusif yang mudah dijangkau masyarakat. Fokus utamanya adalah kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali kesulitan mengakses bantuan hukum.

Saat ini, Pos Bantuan Hukum telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Layanan yang diberikan sangat beragam, mencakup informasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga menyediakan bantuan hukum dan advokasi untuk kasus-kasus yang memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Fasilitasi penyelesaian konflik atau mediasi juga menjadi salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh PosbankumDes/Kel. Jika diperlukan, masyarakat juga dapat memperoleh rujukan kepada advokat profesional. Dengan demikian, masyarakat memiliki beragam pilihan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dan mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah.

Sinergi dan Persiapan Matang Jelang Peresmian

Kemenkumham Kalbar terus mematangkan berbagai aspek teknis menjelang peresmian PosbankumDes/Kel. Diskusi intensif dilakukan untuk memastikan kepastian waktu pelaksanaan acara yang krusial ini. Daftar undangan juga disusun dengan cermat agar semua pihak terkait dapat hadir dan menyaksikan momen penting tersebut.

Pejabat peresmian, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat, telah dikonfirmasi untuk memimpin acara tersebut. Mekanisme protokoler peresmian juga disiapkan secara detail untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Penandatanganan kerja sama pembinaan PosbankumDes/Kel menjadi bagian penting dari acara tersebut, memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Kemenkumham.

Penanggung jawab acara telah ditunjuk untuk mengkoordinasikan setiap detail, mulai dari konsumsi hingga kesiapan publikasi. Aspek publikasi seperti live streaming dan materi glorifikasi juga menjadi perhatian utama. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai PosbankumDes/Kel dapat tersebar luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat.

Dukungan Penuh untuk Pemerataan Akses Keadilan

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut baik pelaksanaan program PosbankumDes/Kel ini. Ia menegaskan bahwa layanan hukum yang dapat diakses hingga tingkat desa merupakan kebutuhan mendesak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses keadilan di seluruh pelosok Kalimantan Barat.

"Program ini sangat bermanfaat. Harapannya, layanan PosbankumDes/Kel dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga akses keadilan semakin mudah dan merata," kata Gubernur Ria Norsan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif penting ini.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan sinergi antar lembaga, PosbankumDes/Kel diharapkan dapat berfungsi optimal. Kehadiran fasilitas ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan. Masyarakat kini memiliki wadah yang jelas untuk mencari bantuan dan penyelesaian masalah hukum mereka, demi terwujudnya keadilan yang merata.

Sumber: AntaraNews