Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR, Komisi III Minta Keadilan Substantif Dikedepankan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan keputusan bebas videografer Amsal Sitepu tidak dapat ditentang oleh Kejaksaan, baik melalui banding atau kasasi.

Komisi III DPR gelar rapat dengan Kejaksaan terkait kasus Amsal Sitepu, membahas penetapan tersangka, dugaan intimidasi, hingga polemik harga jasa video.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi pekerja kreatif.

Komisi III DPR RI apresiasi PN Medan yang mengabulkan **penangguhan penahanan Amsal Sitepu**, videografer terdakwa kasus dugaan korupsi, sebagai wujud kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk tidak takut mengambil proyek pemerintah pasca kasus korupsi. Ini adalah langkah Kemenekraf Proyek Ekraf untuk perbaiki sistem dan susun pedoman baru guna mencegah teru

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menilai kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan industri kreatif dan perlindungan profesi konten kreator di Indonesia.

Selain itu, Anang menegaskan bahwa proses permohonan penangguhan merupakan bagian dari mekanisme hukum.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.

Peristiwa bermula saat ia menerima job dari desa di tahun 2019 dengan budget Rp30 juta.

Komisi III DPR RI menyoroti penahanan kreator video profil desa dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Karo.

Komisi III DPR RI juga meminta para penegak hukum untuk mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik.

Amsal Sitepu dituduh mark up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebesar Rp200 juta.

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.2 Tahun 2002.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kini giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang menanggapi kritikan Dino.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Ketiganya ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat sejak hari Rabu 24 Juni 2026 sampai dua puluh hari ke depan.

Modus pejabat itu menanyakan jalur penerimaan mana saja yang kemungkinan bisa meloloskan anaknya agar bisa bersekolah di SMAN 3 Semarang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mencari sumber pendanaan alternatif daripada menaikkan harga BBM subsidi.

Strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan yang sudah menua.

UBK menegaskan bahwa setiap tindakan atau pernyataan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Melalui partisipasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga turut berkontribusi dalam menentukan identitas visual.