DPR Panggil Kejari Karo Bahas Kasus Amsal Sitepu

Amsal mengaku ditetapkan sebagai tersangka delapan bulan berselang setelah menolak membuat video Kejari Karo.

Amsal divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Komisi III DPR RI apresiasi PN Medan yang mengabulkan **penangguhan penahanan Amsal Sitepu**, videografer terdakwa kasus dugaan korupsi, sebagai wujud kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Permohonan tersebut diajukan oleh Komisi III DPR RI sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, Anang menegaskan bahwa proses permohonan penangguhan merupakan bagian dari mekanisme hukum.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.

Peristiwa bermula saat ia menerima job dari desa di tahun 2019 dengan budget Rp30 juta.

Aparat penegak hukum diminta tak hanya berpegang pada kepastian hukum formalistik.

Komisi III DPR RI menyoroti penahanan kreator video profil desa dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Karo.

Amsal Sitepu dituduh mark up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebesar Rp200 juta.

Dengan adanya kasus tersebut, ternyata juga menjadi perbincangan sejumlah videografer lainnya. Hal ini dikatakan oleh salah satu Konsultan Media, Reza Aka.

Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Kasus Amsal Sitepu, videografer yang dituduh korupsi, menyikapi desakan masyarakat dan menegaskan pentingnya keadilan substantif.

Kejaksaan Agung melakukan mutasi terhadap Danke Rajagukguk dari posisi Kajari Karo menjadi jabatan fungsional, menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu.

Kejagung telah mengamankan empat jaksa dari Kejaksaan Negeri Karo untuk menjalani pemeriksaan sehubungan dengan penanganan kasus yang melibatkan Amsal Sitepu.

Nama Danke Rajagukguk disorot menyusul penanganan kasus dugaan korupsi proyek video profil desa menyeret konten kreator sekaligus videografer, Amsal Sitepu.

Anang menambahkan, saat ini status mereka masih terperiksa dan belum ada keputusan apa pun terhadap status dan jabatan mereka.

konsep pentahelix dalam hukum modern tidak hanya melibatkan lembaga negara semata, tetapi juga akademisi, masyarakat, hingga unsur suprastruktur.

Hal ini terjadi dalam rapat bersama Kejaksaaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Komjak dan Amsal Christy Sitepu.

Menurutnya, pencopotan tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang.