Sorot
{{caption}}
Makan Bergizi Digerogoti Korupsi

{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

{{caption}}
Prabowo Sebut MBG Bakal Jangkau 85 Juta Penerima dan Buka 3 Juta Pekerjaan

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Minta Kejagung Periksa Kasus Kriminalisasi Serupa Amsal Sitepu

Anggota DPR, Sahroni menyatakan keprihatinannya terhadap adanya kasus kriminalisasi lain yang mirip dengan yang dialami oleh Amsal Sitepu.

DPR
{{caption}}
Kejagung Periksa Kajari Karo Soal Kasus Amsal, DPR Sebut Harus Jadi Pelajaran buat Jaksa

Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Kejagung dalam menangani perkara tersebut.

{{caption}}
Profil Danke Rajagukguk, Kajari Karo Diamankan Kejagung Buntut Kasus Amsal Sitepu

Nama Danke Rajagukguk disorot menyusul penanganan kasus dugaan korupsi proyek video profil desa menyeret konten kreator sekaligus videografer, Amsal Sitepu.

{{caption}}
Kejagung Periksa Jajaran Kejari Karo Terkait Polemik Kasus Amsal Sitepu

Kejaksaan Agung periksa jajaran Kejaksaan Negeri Karo imbas polemik kasus videografer Amsal Sitepu, memicu pertanyaan akan profesionalitas penanganan perkara.

{{caption}}
Buntut Kasus Amsal Sitepu, Kejaksaan Agung Amankan Kajari Karo Hingga Jaksa Wira

Anang menambahkan, saat ini status mereka masih terperiksa dan belum ada keputusan apa pun terhadap status dan jabatan mereka.

{{caption}}
Anggota Komisi III DPR Minta Kejari Karo Dicopot Buntut Kasus Amsal Sitepu

Menurutnya, pencopotan tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang.

{{caption}}
Geram, Komisi III DPR RI Bakal Panggil Kejari Karo Terkait Kasus Amsal Sitepu

Politikus Gerindra ini secara spesifik menunjuk narasi yang dibangun oleh Kejari Karo terkait proses hukum Amsal Sitepu.

{{caption}}
Kejati Sumut Periksa Kajari dan Kasi Pidsus Karo Terkait Dugaan Upaya Pembungkaman Kasus Amsal Sitepu

Menurut Kepala Kejati Sumut Harli Siregar, pihaknya menerima adanya aduan soal intimidasi terhadap Amsal saat berada di rutan.

{{caption}}
KPK Turun Tangan, Selidiki Jumlah Uang yang Diminta Tiga Jaksa Kejari HSU dari Para Kadis

KPK juga menggali keterangan para saksi terkait proses dan mekanisme pemotongan anggaran dalam perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 3 jaksa Kejari HS.

KPK
{{caption}}
KPK Pastikan Penanganan Kasus Jaksa Kalsel Berbeda dengan OTT Banten

KPK tegaskan penanganan Kasus Jaksa Kalsel terkait dugaan pemerasan dilakukan langsung oleh lembaga antirasuah, berbeda dengan kasus OTT di Banten yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

{{caption}}
Presiden Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan, menyusul pencopotan Kepala BGN.

bgn
{{caption}}
Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs: Permainan Mitra SPPG hingga Mark Up Pengadaan

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG di BGN telah dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 29 Mei 2026.

{{caption}}
Penampakan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Pakai Rompi Tersangka, Keluar dari Kejagung Diborgol

Dadan yang dikawal ketat oleh petugas Kejagung langsung mengenakan rompi pink tahanan Kejagung dengan tangan diborgol.

{{caption}}
Reaksi Istana Kantor BGN Digeledah Kejagung Usai Dadan Hindayana Dicopot

Prasetyo menegaskan pentingnya seluruh pejabat pemerintah menjalankan tugas sesuai aturan dan menjauhi tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

{{caption}}
Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi IUP Kalbar, Ini Perannya

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

{{caption}}
Presiden Prabowo Sebut Uang Rampasan Bakal Dipakai Renovasi 10.000 Puskesmas

Prabowo menyebut 10.000 puskesmas belum direnovasi sejak 30 tahun lalu. Dana hasil sitaan dan denda koruptor akan dipakai untuk perbaikan.

{{caption}}
Mutasi Kajari Karo: Danke Rajagukguk Nonaktif, Edmond Novvery Purba Jabat Posisi Baru

Kejaksaan Agung melakukan mutasi terhadap Danke Rajagukguk dari posisi Kajari Karo menjadi jabatan fungsional, menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu.

{{caption}}
Komisi III DPR Disebut Intervensi Kasus Amsal Sitepu, Begini Analisis Pakar Hukum

konsep pentahelix dalam hukum modern tidak hanya melibatkan lembaga negara semata, tetapi juga akademisi, masyarakat, hingga unsur suprastruktur.

{{caption}}
Momen Rapat Komisi III-Kejati Sumut Panas, Habiburokhman Sampai Tunjuk-Tunjuk Jaksa Tangani Kasus Amsal Sitepu

Hal ini terjadi dalam rapat bersama Kejaksaaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Komjak dan Amsal Christy Sitepu.

{{caption}}
Pemerintah Dorong Pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif Daerah, Perkuat Ekosistem Industri

Pemerintah terus mendorong pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif Daerah guna memperkuat ekosistem industri kreatif dan memperluas akses pendampingan bagi pelaku usaha. Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

{{caption}}
Kanal Pengaduan Kemenekraf Perkuat Perlindungan Pelaku Ekonomi Kreatif

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) kini menyediakan kanal pengaduan dan layanan informasi publik bagi pelaku ekonomi kreatif. Inisiatif ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum dan akses informasi yang krusial bagi para kreator.

{{caption}}
Amsal Sitepu Soroti Pentingnya Akses Pendampingan Hukum Ekonomi Kreatif untuk Hindari Kasus Berlarut

Pegiat ekonomi kreatif Amsal Sitepu bagikan pengalaman pahitnya terjerat kasus hukum akibat minimnya informasi akses pendampingan hukum ekonomi kreatif, menyerukan pelaku industri lebih proaktif.