Fakta Mengejutkan! Bupati Bekasi Evaluasi Direksi BUMD Bermasalah Hukum, Ini Alasannya

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah serius melakukan pembenahan BUMN dan BUMD secara menyeluruh untuk memperkuat tata kelola dan menyehatkan keuangan negara.

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Tak hanya Ade Kuswara yang terlibat kasus Tipidkor, melainkan beberapa pejabat atau kepala daerah di wilayah Bekasi yang juga terjaring.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) mengingatkan mantan petinggi PT Bangun Banua untuk kooperatif dalam penyelidikan dugaan korupsi yang berpotensi merugikan daerah.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang akhirnya batalkan SK Direktur Perumda Tirta Bhagasasi berinisial AEZ setelah melalui kajian mendalam, diduga karena persoalan hukum yang menjeratnya.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang membantah keras adanya praktik jual beli jabatan di wilayahnya, menyusul pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Komitmen ini didukung pendampingan KPK.

DPRD Semarang tegaskan Pemberhentian Direksi BUMD Semarang harus sesuai Permendagri 37/2018, bukan keputusan politis. Ada indikasi audit, akankah ada pergantian direksi?

Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana mengevaluasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN menyusul sorotan publik terhadap nominal tunjangan yang tinggi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Akankah ada perubahan signifi

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menekankan pentingnya Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan bertanggung jawab menyusul kasus korupsi Rp2,6 miliar di Sumberjaya, memicu pertanyaan tentang pengawasan anggaran.

"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.

Unit Reskrim Polsek Babelan berhasil membongkar kasus peredaran obat ilegal jenis Hexymer di perumahan kawasan Pondok Ungu Permai, Bekasi, mengamankan seorang pelaku dan ratusan butir barang bukti.

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp24,7 miliar pada triwulan pertama 2026, melampaui target awal. Capaian Imigrasi Bekasi PNBP ini didorong tingginya layanan paspor dan izin tinggal WNA.

Legislator Jabar mendesak Pemprov Jabar melanjutkan program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi bagi warga Pondok Gede Permai, mengingat masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan dan wilayah tersebut langganan banjir.

Pengurus Dekopinda Kota Bekasi periode 2025-2030 resmi dilantik, mengemban misi penting untuk memperkuat Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di Kota Bekasi.

Temuan ini menjadi bagian penting dalam penyelidikan kasus yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek serta KRL Commuter Line.

Karangan bunga berjajar di Stasiun Bekasi Timur sebagai ungkapan duka atas kecelakaan kereta yang menewaskan 16 orang.

Pejabat Kemendagri mendesak pemerintah daerah mengadopsi skema pembiayaan kreatif daerah guna menjaga laju pembangunan di tengah tantangan anggaran dan ketidakpastian global, sekaligus memicu rasa penasaran akan inovasi pendanaan.

Di tengah tantangan global dan keterbatasan anggaran, Kemendagri mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif Daerah demi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menyiapkan regulasi pembentukan BUMD guna memaksimalkan Pengelolaan PI Migas 10 Persen, demi peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

Kabupaten Lombok Timur masuk nominasi bergengsi sebagai daerah berprestasi dalam Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif 2026, tunjukkan inovasi tingkatkan PAD.

Namun, Pramono mengingatkan agar BUMD tetap waspada terhadap tantangan alam dan situasi dunia.

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata.