DPR: Harusnya Polisi Usut Pelaku Penjarahan, Bukan Malah Tangkap Delpedro

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Setelah divonis bebas, Delpedro Marhaen meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta negara untuk memulihkan harkat martabatnya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Delpedro Marhaen dan kawan-kawan divonis bebas dari tuduhan penghasutan demo ricuh Agustus 2025. Majelis hakim menilai jaksa gagal buktikan manipulasi fakta, tegaskan Vonis Bebas Delpedro dkk.

Delpedro menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan AS dan Israel.

Hal itu diungkap oleh Manajer Penelitian dan Pengetahuan Lokataru Foundation, Hasnu selama melakukan pemantauan sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara.

Sikap itu mereka sampaikan saat mendampingi keluarga membesuk Delpedro Marhaen di Polda Metro Jaya, Rabu (10/9).

Ia diduga melanggar sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang ITE dan penghasutan.

Yusril mengatakan para tersangka dapat menyewa advokat untuk menyanggah bukti-bukti didapat aparat penegak hukum.

Delpedro diketahui mengelola akun Instagram @lokataru_foundation yang diduga digunakan untuk menyebarkan narasi provokatif menjelang aksi unjuk rasa.

Hal itu disampaikan Tim advokasi Lokataru Foundation yang diwakili oleh Asisten peneliti dari Lokataru Fian Alaydrus di Polda Metro Jaya.

Pihak kepolisian menuduh Delpedro sebagai salah satu aktor utama dalam mobilisasi massa, termasuk anak-anak.

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi sikap bertanggung jawab Delpedro Marhaen dkk dalam menghadapi proses hukum hingga divonis bebas. Kasus Vonis Bebas Delpedro Lokataru ini menjadi sorotan publik.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak korban daycare di Yogyakarta, menyoroti dampak trauma jangka panjang yang bisa mengganggu tumbuh kembang.

Perum Bulog berhasil menyalurkan 1,37 juta liter Minyakita di NTT, termasuk 37.908 liter di Labuan Bajo, menegaskan komitmen menjaga stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong program Sekolah Rakyat yang berkelanjutan bagi anak jalanan, menekankan pentingnya kehadiran negara dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan yang merata.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan evaluasi berkala kuota pengunjung Taman Nasional Komodo. Tujuannya menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan.